Instruksi Bahlil ke Kader Golkar di DPR-DPRD: Anggaran Harus Menyentuh Rakyat
- VIVA/Rahmat Fatahillah Ilham
Jakarta, VIVA – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menginstruksikan kepada seluruh kader partai di DPR maupun DPRD untuk memperjuangkan anggaran daerah yang benar-benar menyentuh kepentingan rakyat.
“Di samping itu kami juga meminta kepada teman-teman bahwa dalam proses penyusunan APBD, anggaran harus betul-betul sebanyak-banyaknya bisa langsung tersentuh langsung kepada rakyat,” kata Bahlil di Pullman Hotel Central Park, Jakarta Barat, Senin, 22 September 2025.
Ketua Umum DPP Golkar, Bahlil Lahadalia beserta rombongan sambangi Istana
- VIVA/Rahmat Fatahillah Ilham
Tak hanya itu, Bahlil juha ingin kader Golkar di DPR RI mendengarkan aspirasi rakyat. Tujuannya, kata dia, agar seluruh legislator bisa selalu berada di tengah-tengah rakyat.
“Tujuannya adalah kita meminta kepada seluruh anggota DPR, kabupaten kota dan provinsi, harus selalu berada di tengah-tengah masyarakat ketika ada aspirasi yang mau disampaikan,” ujarnya.
Di sisi lain, Bahlil menekankan kegiatan bimtek tersebut bertujuan untuk memperkuat peran anggota legislatif Golkar di semua tingkatan agar lebih dekat dengan rakyat. Selain itu, ia juga menekankan agar anggota Golkar di daerah
Ia menambahkan, Partai Golkar juga berkewajiban mendukung penuh program pemerintah pusat maupun daerah.
“Di sini juga kita meminta untuk menyukseskan program-program Bapak Presiden terkait dengan makanan bergizi, koperasi merah putih, kemudian hilirisasi, kedaulatan energi, kedaulatan pangan, dan semua yang menjadi program pemerintah,” ucap Bahlil.
Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat
- VIVA.co.id/Yeni Lestari
Sebagai partai pendukung pemerintah, Golkar menurutnya harus berada di barisan terdepan dalam mengawal kebijakan Presiden.
“Golkar sebagai partai pendukung pemerintah dan dalam koalisi adalah partai nomor satu karena mempunyai 102 kursi dan hampir 3.000 DPR kabupaten kota itu harus betul-betul berada pada garda terdepan untuk menyukseskan mengawal program-program pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” imbuhnya.
Gubernur Pramono Targetkan Pemutihan 6.654 Ijazah Tahun 2025
Pramono menargetkan 6.654 ijazah diputihkan melalui program pemutihan ijazah pada 2025
