Fokus ke Nawacita, Bukan ke Buku Komunisme

Komandan Kodim 0712/Tegal Letkol Inf Hari Santoso menunjukkan lima judul buku tentang Partai Komunis Indonesia (PKI) yang disita dari sebuah mal, di Kodim 0712 Tegal, Jawa Tengah, tahun lalu.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah

VIVA.co.id – Politikus Partai Amanat Nasional, Hanafi Rais, menyesalkan tindakan TNI, Polri dan sejumlah organisasi kemasyarakatan yang melakukan pelarangan dan penindakan terhadap beredarnya buku yang berbau komunisme di Indonesia.

Anies: Ketimpangan di Indonesia Tidak Bisa Dibiarkan, Ekstrem!

"Saya kira reaksi pemerintah yang proporsional saja. Tidak boleh cuek tapi juga jangan overreacting," kata Hanafi, Jumat, 13 Mei 2016.

Menurutnya, berbagai diskusi dan buku yang beredar masih dalam tataran wajar. Sehingga, aparat TNI, Polri tak perlu berlebihan menyikapi dengan sweeping. "Belum perlu sampai ada operasi dan dana khusus segala mengenai ini. Bekerja saja berdasarkan Undang-undang dan TAP MPR yang berlaku," ujar Hanafi.

Singgung Ketimpangan, Anies Tampilkan Foto Indonesia Timur Gelap saat Malam Hari

Wakil Ketua Komisi I DPR RI ini menilai, ada yang perlu dicatat oleh pemerintah terkait masalah ini. Ideologi kiri itu akarnya muncul karena masalah ketidakadilan dan ketimpangan sosial, yang justru seringkali disebabkan oleh negara sendiri.

"Jadi sebaiknya pemerintah bekerja lebih cepat untuk memastikan pembangunan dalam kredo Nawacita. Membawa kesejahteraan dan kebahagiaan untuk warganya yang paling tertindas sekali pun. Dengan demikian, komunisme otomatis tak laku lagi," tuturnya.

Bank Dunia Sebut Subsidi Energi Tak Efektif Kurangi Tingkat Kemiskinan di RI

Hanafi menambahkan, negara memang harus selalu waspada terhadap ancaman. "Tetapi jangan menebar paranoia. Pemerintah sebaiknya fokus mengatasi kesenjangan, ketimpangan dan ketidakadilan yang bisa jadi sumber lahirnya komunisme. Tidak dengan pendekatan militer," katanya. (ase)

Massa membakar dua unit bus polisi di markas gegana

Sosiolog: Ketimpangan Sosial Jadi Pemicu Aksi Anarkis dan Penjarahan

"Masyarakat mulai gerah dengan itu. Ada gap kesejahteraan antara masyarakat dengan pejabat," kata Sosiolog

img_title
VIVA.co.id
1 September 2025