Pengamat: Belum Saatnya TNI Punya Hak Pilih

VIVA.co.id – Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat, Masykurudin Hafidz, menilai, belum waktunya TNI diberikan hak pilih dalam pemilu.

"Itu soal trauma. Ada masa di mana kita sangat dikuasai TNI, belum lama kita bebas dari militer. Ada masa yang belum cukup hilangkan kesan itu," kata Masykurudin dalam diskusi di Bakoel Koffie, Jakarta, Sabtu, 31 Desember 2016.

Selain trauma masa lalu, dia juga mempermasalahkan adanya garis komando di TNI. Sebab, pemilu justru menekankan kebebasan individu dalam memilih. Dia khawatir garis komando itu akan dimanfaatkan agar memilih calon tertentu. 

"Bayangkan kalau ada satu komando perintah dengan kewajiban dan sanksi tertentu, meski tak tertulis. Makanya, garis komando TNI tidak cocok dengan nalar demokrasi kita yang kedepankan kemandirian," kata Masykurudin.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo berharap TNI bisa kembali memiliki hak politik untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Wacana ini muncul dalam konteks adanya kodifikasi terhadap Undang Undang Pemilu.

Pemerintah Mulai Susun Draf RUU Pemilu

Wamendagri, Bima Arya Sugiarto mengatakan pemerintah sudah mulai menyusun draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 7/2024 tentang Pemilu.

VIVA.co.id

20 Mei 2025