Akom Minta Golkar Tetap Solid
- ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
VIVA - Politikus senior Partai Golkar dan mantan Ketua DPR Ade Komaruddin menyerahkan penuh kepada mekanisme partainya mengenai siapa yang akan menggantikan Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
Akom begitu biasa Ade Komaruddin disapa, hanya menegaskan supaya partainya tetap solid, setelah diterpa masalah Novanto di KPK.
"Soal Partai Golkar kami serahkan kepada mekanisme organisasi. Kemarin sudah rapat pleno, jadi tunggu saja keputusan organisasi dengan baik. Di samping itu, tentu kepentingan partai untuk tetap survive harus dipikirkan juga oleh teman-teman (Golkar)," kata Akom usai menjalani pemeriksaan di kantor KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu, 22 November 2017.
Akom juga mengingatkan tidak ada kader Partai Golkar yang gaduh dalam menyelesaikan masalah ini. Apalagi sebentar lagi, terang Akom, akan diselenggarakan Pileg dan Pilpres. Menurutnya, apa yang telah diputuskan Golkar untuk mendukung Presiden Joko Widodo dan calon wakilnya nanti, bisa dipertahankan.
"Saya itu sangat konsen dan menyayangi partai. Makanya tidak dilanjutkan pertarungan dengan Pak Novanto (saat itu) karena saya sangat sayang dengan rekonsiliasi partai. Kan Munas waktu itu, Munas rekonsiliasi. Nah sekarang partai harus solid melakukan konsolidasi, harmonisasi agar kompak. Nah kalau partai gak kompak, gak solid, tidak harmonis, ya pasti nanti kurang maksimal bantu pemenangan Pak Jokowi," kata Akom.
Seperti diketahui, saat ini Setya Novanto yang menjabat sebagai Ketum Parti Golkar sekaligus Ketua DPR, tengah jalani proses hukum di KPK. Dia terjerat kasus e-KTP, dan ditahan penyidik di Rutan KPK.
Namun, Golkar memutuskan mempertahankan status Ketua DPR Novanto. Hal ini diputuskan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar dalam rapat pleno DPP Partai Golkar yang digelar di Aula DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat, Selasa malam 21 November 2017. (mus)
Satu Rumah Setya Novanto di Kupang Dilelang KPK
Aset Setya Novanto dijual KPK dengan nilai limit Rp2.181.065.000 atau Rp2,18 miliar. Bila masyarakat ingin membeli aset itu, maka harus setor uang jaminan sebesar Rp1 M
