Risiko Tinggi, Wapres JK Tak Sepakat DP 0 Persen Kendaraan

Penjualan Sepeda Motor
Sumber :
  • VIVAnews/Muhamad Solihin

VIVA – Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah mengeluarkan aturan uang muka atau DP 0 persen kendaraan, baik mobil maupun sepeda motor. Aturan itu tertuang dalam Peraturan OJK Nomor 35/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang diterbitkan pada 27 Desember 2018.

Terpopuler: Kelebihan BYD Sealion 7, Biang Kerok Lesunya Penjualan Mobil

Wakil Presiden, Jusuf Kalla menilai, aturan tersebut berisiko tinggi. Khususnya, akan menyebabkan kredit macet yang lebih besar di perusahaan pembiayaan. 

"Kan, ada aturan Bank Indonesia untuk mengatur tentang DP itu. Karena, kalau DP 0 itu kredit macetnya banyak, high risk," kata JK, kerapnya disapa, ditemui di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin 14 Januari 2019.

Terpopuler: Risiko Mobil Listrik di Kapal, Beratnya Penjualan Kendaraan Tahun Depan

Bahkan, JK mengatakan, kebijakan DP 0 persen bagi kendaraan bermotor ini akan menambah kerjaan debt collector. "Kalau terjadi high risk itu nanti yang bekerja nanti debt collector," kata dia. 

Sependapat dengan Wakil Presiden, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengaku juga tak setuju dengan aturan OJK tersebut. 

Penjualan Mobil Oktober 2024 Cetak Rekor Baru

Ia menilai, pembelian mobil atau sepeda motor harus ada uang muka di depan, agar masyarakat bisa lebih bertanggung jawab. 

"Saya termasuk yang enggak setuju. Karena, ini menimbulkan risiko bagi industri leasing itu sendiri, termasuk mobilnya. Jadi, lebih baik mereka harus punya tanggung jawab ya. Di depan itu ada uang muka lah," tambahnya. (asp)

Ilustrasi truk di jalan basah

Terpopuler: Pengusaha Truk Ancam Mogok Massal, Mobil-mobil yang Kurang Laku

Berita tentang pengusaha truk ancam mogok massal dan mobil-mobil yang kurang laku, banyak dibaca hingga jadi terpopuler di VIVA Otomotif.

img_title
VIVA.co.id
20 Maret 2025