Hal Dasar yang Buat Menteri PUPR Setuju Ibu Kota Pindah ke Kalimantan

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono .
Sumber :
  • VIVA/Ridho Permana

VIVA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, mengatakan, untuk ibu kota negara baru memerlukan wilayah yang baik dan jauh dari bencana gempa bumi dan tsunami. 

Golkar Minta Pemerintah Jelaskan Istilah IKN jadi Ibu Kota Politik: Dalam UU Tak Ada

Maka dari itu, Basuki mengatakan jika Pulau Kalimantan salah satu pilihan yang baik untuk ibu kota baru Indonesia. Karena jika dilihat dari historinya, wilayah Kalimantan paling aman dari bencana alam tersebut.

"Kalau misalnya kita di Indonesia ini sudah ada datanya paling aman gempa itu Kalimantan. Kita lihat dari historinya, itu gempa dan tsunaminya kecil dan relatif dari daerah lain Kalimantan ini blank," ucap Basuki di Perpustakaan Nasional, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis, 18 Juli 2019.

KSP Qodari Jelaskan Maksud IKN jadi Ibu Kota Politik: Tak Ada Ibu Kota Ekonomi-Budaya

Selain itu, Basuki menjelaskan perihal penanganan gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Ia mengatakan jika bangunan yang sedang dikerjakan di sana sudah dalam standardisasi gempa. 

Maka dari itu, Basuki mengimbau kepada masyarakat untuk turut menyosialisasikan bahwa kondisi di wilayahnya memang rawan bencana alam. Dengan begitu, tingkat kesadaran masyarakat akan bertambah sadar dan membuat bangunan dengan standar yang sudah ditentukan oleh Kementerian PUPR. 

Respons Putusan Prabowo, DPR Sebut Tak Ada Istilah Ibu Kota Politik di UU IKN

"Jadi kami sejak awal sudah membuat standarisasi bangunan tahan gempa di Bali, Palu, Sulawesi, bahan bangunannya yang tahan gempa, rishanya harus sama," tuturnya. 

"Maka dari itu di Lombok diterjunkan insinyur muda PU, tapi itu juga nggak gampang. Perlu juga disosialisasikan kepada masyarakat agar perilakunya mereka tahu, bahwa kita hidup di daerah gempa, termasuk bangunannya yang kita bikin tidak terlalu berat standar kaidah gempanya," ujarnya.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung

Gubernur Pramono: Jakarta Masih Menjadi Ibu Kota

Pramono menjelaskan, pada 2028 kemungkinan besar lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif akan beroperasi di IKN

img_title
VIVA.co.id
24 September 2025