Serapan Program Padat Karya Bedah Rumah PUPR Capai Rp4,47 Triliun
- VIVA.co.id
VIVA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar program padat karya sekaligus meningkatkan kualitas rumah masyarakat, melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau dikenal dengan program Bedah Rumah.
Dalam program dengan alokasi anggaran mencapai Rp4,78 triliun itu, tercatat bahwa hingga 26 November 2020 realisasi BSPS telah mencapai 93,46 persen atau senilai Rp4,47 triliun.
"Dengan jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 287.006 orang," kata Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, dalam keterangan tertulisnya, Senin 30 November 2020.
Basuki menegaskan, program BSPS ini dilakukan dengan metode Padat Karya Tunai (PKT). Tujuannya adalah untuk mempertahankan daya beli masyarakat, dan mengurangi angka pengangguran di tengah gejolak ekonomi akibat pandemi COVID-19.
"Ini merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat berpenghasilan rendah, untuk menghuni rumah yang layak sekaligus membuka lapangan pekerjaan sebagai tukang untuk proses rehabilitasi rumah," ujarnya.
Basuki pun mencontohkan, di Provinsi Yogyakarta saja, Kementerian PUPR telah mengalokasikan penerima bantuan program BSPS sebanyak 5.000 rumah tidak layak huni. Dari angka tersebut, sekitar 3.555 unit rumah sudah selesai dibangun.
"Sehingga masih ada 1.445 unit rumah di Yogyakarta yang masih dalam proses penyelesaian pembangunan," tutur Basuki.
Meski demikian, Basuki mengaku optimistis bahwa dengan dukungan dan gotong royong masyarakat serta pendampingan dari Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), pembangunan rumah-rumah tersebut bisa selesai tepat waktu.
Karenanya, pihak BP2P Wilayah Jawa III dipastikan juga akan menerjunkan petugas dari Satuan Kerja serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), untuk melakukan pemantauan dan pengawasan di lapangan.
"Apalagi saat ini pekerjaan fisik untuk pembangunan berjalan efektif tersisa sekitar satu bulan saja," ujarnya. (art)
Sosok yang Beri Perintah Kadis PUPR Sumut Nonaktif Topan Ginting Terima Suap Diusut KPK
KPK juga mendalami aliran uang terkait kasus suap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumatera Utara nonaktif, Topan Obaja Putra Ginting.
