Airlangga Perkirakan Ekspor RI Naik US$5 Miliar karena RCEP

VIVA – Pemerintah menargetkan ratifikasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (Comprehensive Economic Partnership/RCEP) bisa rampung pada kuartal I-2022. 

Saat ini, kata dia, proses ratifikasi perjanjian ekonomi dan perdagangan terbesar kedua di dunia tersebut tinggal disepakati di rapat paripurna DPR RI. Setelahnya baru ditetapkan oleh Presiden.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan sejumlah manfaat ekonomi yang akan dinikmati Indonesia jika RCEP tersebut bisa betul-betul diimplementasikan tahun ini.

Misalnya, dia menyebutkan, perjanjian RCEP ini akan meningkatkan produk domestik bruto (PDB) Indonesia sebesar 0,07 persen dan peningkatan ekspor sebesar US$5 miliar atau setara Rp71,5 triliun pada 2040 (kurs Rp 14.300).

"Sehingga dengan kajian tersebut, positif terhadap perekonomian nasional," kata dia saat konferensi pers virtual, Jumat, 31 Desember 2021.

Dia merincikan, dari segi perdagangan jasa, diperkirakan ekspornya akan meningkat pada 2026 sebesar US$4,74 juta. Seiring dengan semakin meluasnya pasar ekspor Indonesia dan berkurangnya hambatan perdagangan.

"Pemanfaatan yang langsung itu dari segi perdagangan dan kebanyakan dari pada negara-negara tersebut sudah ada perjanjian bilateralnya sehingga ada perluasan pasar yang perlu disiapkan," tegas dia.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) sebelumnya juga telah memastikan, biaya perdagangan atau ekspor Indonesia dengan 9 negara ASEAN dan Australia, China, Jepang, Korea Selatan maupun New Zealand akan semakin murah. 

Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengatakan, melalui blok perdagangan yang beranggotakan 15 negara ini, masing-masing negara akan menghilangkan biaya pos tarif, sehingga biaya perdagangan akan semakin murah. 

"Bahwa ada pos tarif yang masuk ke negara-negara ASEAN di RCEP yang dihilangkan yang zero artinya efisiensi cost bagi para pengusaha pedagang dan stakeholder," kata dia, Selasa, 5 Oktober 2021.

Dia mengatakan, ada sekitar 10 ribu lebih produk Indonesia yang bisa memanfaatkan pos tarif nol persen di RCEP. Dengan demikian, dia meminta agar perjanjian perdagangan ini tidak disia-siakan. 

"Itu sekitar 10 ribuan produk Indonesia yang bisa dimanfaatkan dari segi cost-nya karena cost tarifnya zero ini sesuatu yang tidak boleh kita sia-siakan," kata politisi Partai Golkar ini.

Nusron: Tanah di Badan Sungai Harus Disertifikasi Atas Nama Negara

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid mengatakan tanah yang berada di badan dan sepadan sungai harus diterbitkan sertifikat HPL.

VIVA.co.id

19 Maret 2025