Sri Mulyani Siapkan APBN untuk Ibu Kota Baru, Berapa Porsinya?

VIVA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan akan menghitung secara lebih rinci anggaran untuk ibu kota baru. Hal itu dia sampaikan setelah sidang paripurna DPR yang menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN) menjadi Undang-Undang di Gedung DPR, Senayan, Jakarta. 

Sri Mulyani pun menjawab simpang siur porsi APBN dalam pembangunan Ibu Kota baru yang kebutuhan pendanaannya sempat disebut Presiden mencapai Rp466 triliun. Sri menegaskan porsi APBN bukan 54 persen seperti yang ramai disebut-sebut.

"Kalau Mengenai anggaran, porsi APBN dan yang lain-lain nanti akan kita hitung ya. Jadi sebetulnya enggak ada yang disebut hari ini pre conception 54 persen adalah APBN," kata Sri dalam konferensi pers, Selasa, 18 Januari 2022.

Ia menjelaskan, ada lima tahapan pembangunan Ibu Kota Baru. Tahap paling awal adalah 2022-2024. Meskipun tak menyebut besaran pendanaannya, Sri memastikan pendanaan untuk tahap awal lebih banyak.

"Kita lihat 5 tahapan, tahapan yang paling awal adalah 2022 2024. Itu biasanya kalau di front end (depan) pasti APBN akan lebih banyak," kata Sri. 

Lebih lanjut, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menegaskan, anggaran pada 2022-2024 untuk pembangunan ibu kota baru tetap mempertimbangkan penanganan COVID-19, pemulihan ekonomi dan pemilu 2024.

"2022-2024 itu ada juga program program yang harus diseimbangkan, COVID, pemulihan ekonomi, pemilu dan IKN ini. Maka kita semuanya nanti akan lihat di dalam konteks anggaran," kata dia.

PUPR yang Paling Depan

Sri melanjutkan, untuk tahun 2022 ini, Kementerian yang paling terdepan untuk anggaran adalah PUPR. Dia mengaku sudah membicarakan hal ini dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan melihat anggaran yang ada.

“Untuk tahun 2022, ini kita akan lihat kementerian yang paling depan saat ini, yaitu kementerian, tempatnya PUPR,” katanya.

"Jadi kita lihat kemarin dengan Menteri PUPR, lihat dari alokasi anggaran yang sudah ada. dan bagaimana kebutuhan yang lebih urgen untuk memulai momentum pembangunan di sana. Saya rasa itu dari sisi anggaran," tutup Sri.

Sosok yang Beri Perintah Kadis PUPR Sumut Nonaktif Topan Ginting Terima Suap Diusut KPK

KPK juga mendalami aliran uang terkait kasus suap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumatera Utara nonaktif, Topan Obaja Putra Ginting.

VIVA.co.id

29 Juli 2025