Kemenhub Buka-bukaan Penghambat Akselerasi Kinerja Tol Laut
- Dokumentasi Kemenhub.
VIVA Bisnis – Kementerian Perhubungan mencatat pada semester I-2022, pelaksanaan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Laut atau Tol Laut, telah mengangkut muatan sebanyak 13.110 Teus. Jumlah tersebut berarti terjadi kenaikan jumlah muatan sebesar 21 persen dan capaian voyage 29 persen.
Hal itu ditegaskan Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Arif Toha dalam acara Rapat Koordinasi Tol Laut yang diselenggarakan sejak kemarin hingga hari ini, Rabu, 24 Agustus 2022.
“Ini berarti terdapat peningkatan kinerja Tol Laut, di mana tahun ini lebih efektif jika dibandingkan dengan capaian semester I pada tahun lalu,” ujar Dirjen Arif.
Rakornas Tol Laut tahun ini mengangkat tema 'Mewujudkan Tol Laut yang Efektif, Efisien dan Akuntabel Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi'. Diharapkan, Pemerintah Pusat dan Daerah dapat bersama-sama menyiapkan langkah-langkah perbaikan dalam pemanfaatan kapal Tol Laut sehingga pelaksanaannya di tahun 2023 lebih optimal.
Kapal tol laut untuk distribusi logistik (ilustrasi hari pelaut sedunia).
- Kemenhub
“Penyelenggaraan Tol Laut tentunya memberikan banyak manfaat seperti konektivitas transportasi laut di wilayah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan (T3P) untuk memberikan pelayanan distribusi barang. Kemudian, membangkitkan perekonomian, menjaga ketersediaan barang dan turut menggali potensi unggulan daerah yang bisa didistribusikan ke luar daerah tersebut,” terang Arif.
Namun demikian, lanjut Arif, penyelenggaraan Tol Laut tentunya tidak terlepas dari keterbatasan yang menjadi hambatan. Antara lain keterbatasan jaringan Internet di wilayah T3P. Hal itu menyebabkan para pelaku usaha di daerah kesulitan mengakses aplikasi Sitolaut.
Selain itu ada pula keterbatasan jumlah kontainer dan armada, fasilitas bongkar muat di pelabuhan pada wilayah T3P yang kurang memadai. Kurangnya ketersediaan BBM bersubsidi, serta adanya beberapa Pemerintah Daerah yang belum optimal dalam pemanfaatan komoditi unggulan daerah sehingga muatan balik kapal Tol Laut kurang optimal.
“Oleh karena itulah pada Rakornas ini kami mengundang Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, Unit Penyelenggara Teknis dan para Operator, serta Asosiasi dan Stakeholder terkait untuk bersama-sama bertukar pikiran dan masukan menyelesaikan kendala-kendala yang dihadapi," tegasnya.
Sementara itu, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Capt. Hendri Ginting menyampaikan bahwa Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Laut pada tahun 2022 mengalami perkembangan. Hal itu salah satunya dengan adanya penambahan trayek di Provinsi Maluku dan Maluku Utara.
