Biaya Kereta Cepat Bengkak, Sri Mulyani Tak Ingin Proyek Mangkrak
- PT KAI
VIVA Bisnis – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) akan terus dilanjutkan. Dia tidak ingin proyek tersebut mangkrak, meskipun saat ini terjadi cost over run atau pembengkakan biaya.
"Sudah jadi proyeknya, sudah ada terowonganya akan jadi harus kita jadikan saja. Karena nggak mungkin jadi mangkrak tidak menghasilkan hasil positif terhadap ekonomi," ujar Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Komite VI DPD RI, Kamis 25 Agustus 2022.
Ani begitu sapaan akrabnya mengatakan, terkait proyek kereta cepat tersebut Pemerintah akan menyampaikannya ke publik secara transparan.
Baca juga: Sedih, Ibu Kandung Brigadir J Masuk Rumah Sakit Setelah Anak Wisuda
"Kalau ada APBN masuk pasti ada alasannya dan akan dipertanggungjawabkan secara maksimal dan diaudit BPKP," ucapnya.
Ani menjelaskan, kemarin Pemerintah jelasnya telah mendapatkan audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait cost over run proyek kereta cepat.
"Keseluruhan proyek sudah dilakukan audit BPKP, maka pada cost over run yang kemudian berimplikasi bahwa kalau Indonesia punya porsi 60 persen. Sementara RRT 40 persen," jelasnya.
Kereta cepat hasil rancang bangun CRRC Qingdao Sifang Co Ltd.
- ANTARA/HO-CRRC
Adapun dengan pembengkakan pembiayaan kereta cepat tersebut porsi tanggung sama besarnya 60 persen dan 40 persen.
"Tidak semuanya tapi sebagian dalam bentuk modal baru ditambah adanya pinjaman. Nah ini yang kita sedang rundingkan," imbuhnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
- VIVA/Anisa Aulia
Sebelumnya, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Didiek Hartantyo menginformasikan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) terancam diundur, ia juga menyebut kekurangan dana menjadi penyebab proyek ini terhambat.
Didiek mengatakan, permasalahan tersebut terjadi karena dana Penyertaan Modal Negara (PMN) belum kunjung cair. Ia juga mengatakan kas yang dimiliki PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) hanya mampu bertahan hingga September 2022.
Janji Sri Mulyani Tak Ada Pajak Baru Demi Kenaikan Target RAPBN 2026
Penerimaan pajak tahun depan ditargetkan sebesar Rp2.357,7 triliun.
