Menko Airlangga: KPCPEN Akan Selesai Akhir Tahun Ini
- VIVA/Anisa Aulia
VIVA – Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) akan selesai tugasnya tahun ini.
"KPCPEN akan selesai akhir tahun ini," kata Agus di Hotel Fairmount, Selasa, 20 Desember 2022.
Adapun anggaran PEN hingga saat ini belum terealisasi sepenuhnya atau 100 persen. Tercatat per 9 Desember baru terealisasi sebesar 72,6 persen atau Rp 330,7 triliun. Menurutnya, hal itu karena semakin meredanya pandemi COVID-19.
"Karena penyakitnya sudah berkurang kan enggak ditambahin," jelasnya.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
- Anisa Aulia/VIVA.
Sebelumnya, Airlangga juga sempat mengatakan bahwa PEN tidak akan berlanjut di tahun 2023. Program tersebut dihentikan karena pada tahun depan diyakini kondisi sudah kembali normal. Hal itu tercermin dari kasus COVID-19 yang kini sudah melandai dan tidak separah tahun-tahun sebelumnya.
“Ya, artinya tahun ini masih ada Rp455 triliun terdiri dari penanganan kesehatan Rp122 triliun kemudian terkait dengan perlindungan masyarakat Rp 154 triliun dan ekonomi Rp 178 triliun,” ujar Airlangga.
Selain itu juga, pemberhentian PEN dilakukan karena siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dipersyaratkan agar defisit tidak melebihi 3 persen. Namun, untuk insentif pada Kartu Prakerja, ditegaskan Airlangga masih akan terus berlanjut. Hal itu karena Kartu Prakerja merupakan program reguler, bukan program yang diberikan untuk membantu masyarakat di masa pandemi COVID-19.
Airlangga Hartarto
- VIVA/M Ali Wafa
Airlangga juga menyatakan, untuk program yang diberhentikan di tahun 2023 yaitu program bantuan sosial (Bansos).
“Pada prinsipnya program pemulihan ekonomi utamanya ada bansos non reguler, nah bansos non reguler itu yang dibatasi periodenya seperti subsidi upah bantuan untuk warung nelayan dan pedagang kaki lima karena itu sifatnya ad hoc,” jelasnya.
Penerima Bansos Bakal Dipertebal untuk 30 Juta KPM pada Kuartal IV-2025
Pemerintah berencana mematangkan kebijakan penebalan bantuan sosial (bansos) bagi 30 juta keluarga penerima manfaat (KPM) serta para pekerja pada kuartal IV-2025.
