Sri Mulyani Targetkan Investasi Hulu Migas Rp 223,3 Triliun

Menkeu Sri Mulyani Indrawati.
Sumber :
  • Anisa Aulia/VIVA.

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menargetkan investasi di industri hulu migas pada 2023 mencapai US$14,6 miliar atau Rp 223,389 triliun (asumsi kurs Rp 15.300 per dolar AS).

Bos Danantara Bocorkan 'Deal' dengan Lembaga Investasi 5 Negara, Ini Hasilnya

Sri Mulyani mengatakan, instrumen fiskal penting untuk memperkuat investasi di sektor hulu migas. Sebab, sektor ini tercatat terus menunjukkan peningkatan.

"Kami perkirakan pada tahun ini, nilai investasi hulu migas akan mencapai US$14,6 miliar. Sehingga dalam tiga tahun terakhir terus meningkat," kata Sri Mulyani dalam The 4th International Convention On Indonesian Oil and Gas 2023 Rabu, 20 September 2023.

Dorong Transisi Energi, CCS/CCUS Harus Diatur Jelas dalam RUU Migas

Bendahara Negara ini menjelaskan, tren peningkatan investasi di industri hulu migas sudah terjadi sejak pandemi COVID-19 pada 2021. Saat itu nilai investasi di sektor ini hanya US$10,9 miliar, tetapi meningkat pada 2022 menjadi US$12,1.

Untuk itu, dia menegaskan bahwa Pemerintah akan terus berkomitmen untuk meningkatkan kinerja dan iklim investasi di hulu migas yang kondusif. Sehingga diharapkan kinerja ekonomi dapat terdongkrak dan menciptakan ketahanan energi di Indonesia.

Airlangga Ungkap Skema Impor Migas dari AS: Tunggu Kesepakatan Teknis

"Pemerintah akan terus memberikan berbagai dukungan untuk meningkatkan kinerja migas di Indonesia. Dari sisi fiskal, kita berikan insentif perpajakan pada tingkat produsen dan konsumen dalam  bentuk subsidi," jelasnya.

Sri Mulyani juga menyatakan bahwa Pemerintah siap terbuka mendengarkan berbagai aspirasi dari pelaku usaha agar iklim investasi migas terus berkembang di Indonesia. Termasuk investasi yang ditujukan untuk membantu Indonesia mengejar target emisi nol bersih atau Net Zero Emission 2060.

"Sesuai kewenangan kami di Kementerian Keuangan, kami akan terus memberikan fleksibilitas fiskal berdasarkan masukan dan usulan dari berbagai pihak. Pemerintah sedang merevisi beberapa peraturan dalam rangka perbaikan dan adaptif bagi industri minyak dan gas," jelasnya.
 

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, saat ditemui di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa, 8 Juli 2025

Defisit APBN 2025 Membengkak 2,78% Jadi Rp 662 Triliun, Kemenkeu Buka Suara

Febrio menegaskan, upaya mempercepat belanja masih harus dikebut pemerintah, utamanya belanja pada percepatan program-program prioritas Presiden Prabowo.

img_title
VIVA.co.id
24 Juli 2025