Bangun Smelter di Fakfak Jadi Syarat Freeport Perpanjang IUPK ke 2061? Ini Kata Menteri ESDM
- VIVA/Anisa Aulia
Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif buka suara soal rencana pembangunan smelter di Fakfak, Papua oleh PT Freeport Indonesia (PTFI). Itu dikabarkan jadi salah satu syarat perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) 20 tahun setelah 2041 atau izin beroperasi sampai 2061.
Arifin mengatakan, Kementerian ESDM saat ini masih terus meminta pihak PTFI untuk menghitung dan mengkaji pembangunan smelter di Fakfak tersebut. Karena itu, Arifin belum bisa memastikan target soal kapan smelter itu akan dibangun oleh pihak Freeport Indonesia.
"Ini kan perpanjangan (kontrak) mulai dari 2041, memang kita minta secepatnya. Dia harus ngitung balance supply-nya, bijihnya cukup enggak. Karena kelebihan bijih itu nanti akan dibawa ke Kawasan Industri Fakfak," kata Arifin di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat, 17 November 2023.
Menteri ESDM Arifin Tasrif.
- VIVA/Anisa Aulia
Arifin menjelaskan, terdapat kemungkinan bahwa smelter itu akan dibangun di Kawasan Industri Fakfak. Pekan depan, pemerintah rencananya akan memulai pembangunan pabrik pupuk di kawasan tersebut.
Sehingga, nantinya kawasan tersebut akan menjadi zona industri yang terintegrasi. "Kan besok kita mau groundbreaking pabrik pupuk juga, dan akan ada kompleks industri yang banyak," ujar Arifin.
Dia mengakui, terdapat sedikit kekhawatiran bahwa upaya pembangunan fasilitas smelter di Papua akan terganjal fasilitas dan infrastruktur pendukungnya. Karenanya, Arifin memastikan bahwa pemerintah pusat akan membantu pembangunan sarana dan prasarana di Kawasan Industri Fakfak tersebut.
Dia berpendapat bahwa sektor industri perlu dimanjakan dengan fasilitas sarana dan prasarana dasar yang dibangun pemerintah, supaya bisa memberikan nilai tambah untuk bisnis yang lebih kompetitif di Indonesia.
"Nanti kan infrastruktur dengan yang dibangun Pupuk ini dibangun oleh kita. Karena kita harus menyiapkan infrastruktur, supaya industri bisa masuk," kata Arifin.
"Kalau industri masuk dengan segala macamnya, maka tentu cost dia akan besar sehingga enggak kompetitif," ujarnya.
DPR Tantang Shell, Vivo dan BP Bangun SPBU di Papua: Kelangkaan BBM di Sana Puluhan Tahun!
Anggota DPR Alfons Manibui kritik Shell, Vivo, dan BP soal kelangkaan BBM. Ia tantang perusahaan swasta bangun SPBU di Papua dan minta solusi bersama, bukan saling tuding
