RI Genjot Hilirisasi, Intip Peluang Investasi Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Mineral
- Dokumentasi Mind ID.
“Hal ini didorong oleh regulator mereka yang mengharuskan adanya pelaporan yang transparan, termasuk pengguna akhir yang juga menuntut hal tersebut. Operator serta investor sektor pertambangan dan pengolahan dan pemurnian mineral perlu senantiasa mengembangkan penawaran mereka,” tegasnya.
Sejak dimulai pada tahun 2014, beberapa kebijakan pembatasan ekspor bijih telah diterapkan dalam beberapa tahap. Ekspor nikel dihentikan seluruhnya sejak Januari 2022, sementara pengiriman bauksit dihentikan pada Juni 2023.
Sisa bijih logam, termasuk tembaga, bijih besi, timah, dan seng, yang awalnya juga dijadwalkan akan dilarang ekspor mulai Juni 2023 kini telah diperpanjang hingga Mei 2024 karena penundaan pembangunan smelter yang terdampak oleh pandemi.
Meskipun kebijakan ini dianggap relatif baru, langkah strategis ini telah menunjukkan hasil yang menjanjikan. Untuk nikel, pemerintah Indonesia telah memastikan nilai ekspor produk nikel olahan pada 2021 diperkirakan mencapai 30 miliar dolar AS atau sepuluh kali lebih besar dibandingkan nilai dari keseluruhan ekspor nikel empat tahun sebelumnya.
Angka tersebut mencerminkan peningkatan produksi serta mendorong pelaksanaan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri, dengan 1.600 ribu ton logam yang ditambang pada tahun 2022 (naik dari 345.000 metrik ton pada tahun 2017), Indonesia merupakan pemimpin global dalam produksi nikel, diikuti oleh Filipina dengan produksi 330 ribu ton.
Dalam upaya mencapai tujuan ambisius menjadi pemimpin dunia, pengembangan kapasitas pemurnian dalam negeri ditandai sebagai elemen penting dalam transisi ini. Antara tahun 2014 dan 2020, jumlah smelter nikel di Indonesia meningkat dari hanya dua menjadi 16. Di luar jumlah awal ini, masih banyak lagi smelter yang sedang dikembangkan atau direncanakan.
Berbagai lembaga pemerintah dalam berbagai kesempatan telah mengindikasikan terdapat hingga 68 proyek yang akan dibangun sebelum tahun 2030. Langkah tersebut diharapkan dapat menciptakan banyak lapangan kerja baru yang meningkatkan perekonomian lokal di bidang pertambangan dan pemurnian, di luar berbagai pusat bisnis utama Indonesia.
Kajian dari dss+ juga mengidentifikasi sejumlah tantangan utama industri lainnya yang berkaitan dengan peraturan pemerintah. Meskipun pemerintah Indonesia menetapkan tujuan untuk mendorong pengolahan bijih dalam negeri, termasuk pembatasan pada bijih yang belum diolah dan mewajibkan pemain asing untuk bermitra dengan entitas lokal, penerapannya di lapangan juga mengalami beberapa perubahan regulasi, dan perubahan perundangan di masa mendatang dapat menjadi ketidakpastian tertentu.
