Kementan Surati Holding Pupuk Indonesia Minta Percepat Penyaluran Pupuk Subsidi

Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) menyurati Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) terkait pupuk subsidi. Hal itu dilakukan agar PIHC mempercepat penyaluran pupuk bersubsidi kepada para petani.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Ali Jamil mengatakan, Kementan sendiri menyurati PIHC melalui surat Dirjen PSP Nomor B-06/RC.210/B/01/2024 untuk bersama mengoptimalkan pemanfaatan alokasi pupuk bersubsidi di tahun 2024 ini.

“Kami berkolaborasi dengan PIHC agar petani dapat mengoptimalkan penyaluran pupuk subsidi di musim tanam kesatu ini,terutama di wilayah-wilayah Indonesia yang sudah memasuki musim hujan," kata Ali dalam keterangannya Senin, 15 Januari 2024.

Ali juga memastikan, di Masa Tanam 1 (MT 1) ini stok pupuk subsidi cukup dan alokasinya sudah ada sesuai Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) Nomor 744/KPTS/SR. 320/M/12/2023, Tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian TA 2024.

Sedangkan terkait penambahan alokasi pupuk subsidi, dijelaskan bahwa sesuai arahan Bapak Presiden RI sebesar Rp 14 triliun, atau setara dengan sekitar 2,5 juta ton sedang untuk musim tanam selanjutnya.

“Saat ini kami sedang memproses penambahan tersebut, dan akan disampaikan alokasinya kepada Pemerintah Provinsi untuk ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten/Kota segera setelah revisi DIPA dimaksud diterbitkan,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran meminta kepada para petani agar fokus bertanam padi pada musim tanam ini. Hal ini untuk mendukung percepatan tanam, dalam rangka antisipasi krisis pangan global.

“Pupuk musim tanam ke satu ini cukup, petani jangan khawatir untuk menanam," jelasnya.

Mentan Amran, menyampaikan bahwa pupuk adalah salah satu faktor penting dalam usaha tani. Sehingga dalam rangka peningkatan produktivitas pertanian nasional, pemerintah tetap berkomitmen untuk memberikan subsidi terhadap pupuk.

“Saat ini pemerintah memberikan subsidi untuk pupuk urea dan NPK bagi 9 komoditas yang memiliki nilai strategis dan berdampak terhadap inflasi," imbuhnya.

OJK Wanti-wanti Perbankan Data Slik Tak Boleh Hambat Pencairan KPR Subsidi, Kalau Dipersulit Lapor ke Sini!

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menegaskan bahwa telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh perbankan terkait akselerasi penyaluran KPR Subsidi

VIVA.co.id

29 Juli 2025