OJK Sanksi Sederet Perusahaan di Pasar Modal dan Cabut Izin Usaha Indosterling

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Inarno Djajadi
Sumber :
  • VIVA.co.id/Anisa Aulia

Jakarta, VIVA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan, pihaknya telah mengenakan sanksi pencabutan izin usaha dan sanksi administrasi di sektor pasar modal pada Agustus 2024 ini. Pencabutan izin usaha ini dilakukan terhadap Manajer Investasi atas nama Indosterling Aset Manajemen.

Bos Indodax Ungkap Hal Ini Jadi Kunci Pengembangan Ekosistem Kripto Nasional

Hal ini disampaikan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Inarno Djajadi.

"Pada bulan Agustus 2024 OJK antara lain telah mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha kepada satu Manajer Investasi atas nama Indosterling Aset Manajemen. Serta sanksi administrasi kepada satu perusahaan efek, dua emiten, satu lembaga penilai, dan dua pihak lain berupa denda sebesar Rp 5,61 miliar," ujar Inarno dalam konferensi pers Jumat, 6 September 2024.

Aturan Batas Maksimum Suku Bunga Pindar untuk Lindungi Konsumen dari Pinjol Ilegal

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Korban OJK, Inarno Djajadi

Photo :
  • VIVA.co.id/Anisa Aulia

Inarno melanjutkan, di industri pasar modal pihaknya terus mendorong perluasan inklusi keuangan pasar modal agar semakin mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

AHY Ungkap Investasi Giant Sea Wall Terbuka Lebar, Tak Hanya untuk China

Adapun selama Agustus 2024, pihaknya juga telah menyusun ketentuan terkait industri pasar modal. Pertama Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (RPOJK) pengendalian internal dan perilaku perusahaan efek. 

"Kedua RPOJK pegembangan dan penguatan pengelolaan invetasi sebagai tindak lanjut UU P2SK. Ketiga adalah RPOJK laporan upper untuk peningkatan kualitas pelayanan dan pengolahan data secara terintegrasi dan transparan," terangnya.

Anggota DK OJK Inarno Djajadi.

Photo :
  • M Yudha P / VIVA.co.id

Keempat, RPOJK laporan bank umum sebagai kustodian untuk peningkatan kualitas pelayanan dan pengolahan data secara terintegrasi dan transparan.

"Selain itu kami juga telah menyusun pedoman internal untuk memperkuat pengawasan pada perusahaan efek dan industri pengelolaan investasi," imbuhnya.

BRI Catat Penyaluran Kredit ke UMKM sampai Rp 1.095,64 Triliun

OJK Terbitkan Aturan Akelerasi Kredit UMKM, Bank hingga Pindar diminta Permudah Syarat hingga kasih Bunga Rendah

Otoritas Jasa Keuangan mendorong perbankan dan Lembaga Keuangan Nonbank (LKNB) untuk memberikan kemudahan akses pemberian kredit atau pembiayaan UMKM.

img_title
VIVA.co.id
15 September 2025