Heboh 6 Juta NPWP Termasuk Jokowi hingga Sri Mulyani Diduga Bocor, Ditjen Pajak Buka Suara
- Rochimawati / VIVA.co.id
Jakarta, VIVA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan akhirnya buka suara soal kabar kebocoran 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), termasuk milik sejumlah tokoh penting.
Beberapa di antaranya seperti saya NPWP Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Erick Thohir, hingga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kementerian Keuangan, Dwi Astuti mengatakan, saat ini pihaknya sedang melakukan pendalaman terkait kasus tersebut.
"Terkait dengan informasi kebocoran data yang beredar, saat ini tim teknis DJP sedang melakukan pendalaman," kata Dwi dalam keterangannya, Rabu, 18 September 2024.
Presiden Jokowi Pimpin Rapat Kabinet Terakhir di IKN Nusantara
- Sekretariat Presiden
Diketahui, sebelumnya kabar soal kebocoran data NPWP ini beredar setelah pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto, melaporkan adanya penjualan jutaan data NPWP di forum ilegal. Data-data yang bocor itu di antaranya NIK, NPWP, alamat, nomor HP, email dan lainnya.
"Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar Rp 150 juta. Data yang bocor di antaranya NIK, NPWP, alamat, nomor HP, email dan lain-lain," kata Teguh dalam akun X @secgron.
Dia bahkan juga mengunggah tangkapan layar di Breach Forums, yang di dalamnya terlihat nama Bjorka sebagai user tertanggal 18 September 2024.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati
- VIVA.co.id/Anisa Aulia
Secara total, terdapat 6,6 juta data yang dijual di forum tersebut, yang dibanderol senilai US$10 ribu atau sekitar Rp 152,96 juta (asumsi kurs Rp 15.296 per US$).
"NPWP milik Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo, Sri Mulyani & menteri lainnya juga dibocorkan di sampel yang diberikan oleh pelaku," ujarnya.
PSI: Ada Pihak Sebar Hoaks, Mau Ada Domba Prabowo-Jokowi dan Gibran
PSI mengungkap ada sekelompok pihak yang mau mengadu domba Presiden RI Prabowo Subianto, Wapres RI Gibran Rakabuming Raka, dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
