Pemerintah Gandeng Pelaku Ekonomi Kreatif untuk Perkuat Ekosistem di Indonesia

Jakarta, VIVA - Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya mendorong sinergi antara pemerintah dan para pelaku ekonomi kreatif untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif di Indonesia. Menurut Riefky, pemerintah butuh masukan dari para pemangku kepentingan, khususnya pelaku ekonomi kreatif.

“Kami terbuka untuk bersama-sama mendefinisikan subsektor mana yang lebih berfokus pada ekonomi kreatif, perindustrian, atau kebudayaan,” kata Riefky dikutip pada Sabtu, 16 November 2024.

Kata dia, kolaborasi antarsubsektor ekonomi kreatif dengan kementerian lain seperti Kementerian Kebudayaan, Kementerian Perindustrian, serta Kementerian Komunikasi dan Digital sangat penting untuk mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional (new engine of growth).

“Dengan demikian, kita dapat mensinergikan langkah untuk mengurai kebingungan yang selama ini dirasakan oleh komunitas. Karena tentu saja kita ingin ekonomi kreatif menjadi kekuatan baru ekonomi Indonesia,” ujar Sekretaris Jenderal Partai Demokrat ini.

Wakil Menteri Ekonomi Kreatif, Irene Umar memahami tantangan yang dihadapai pelaku ekonomi kreatif. Maka dari itu, Irene mengatakan Kementerian Ekonomi Kreatif akan mencatat semua masukan dari para pelaku ekonomi kreatif untuk ditindaklanjuti ke depannya.

"Dengan latar belakang dari sektor swasta, saya memahami perjuangan ini. Kami telah berdiskusi dengan Bappenas untuk mendata isu-isu yang ada. Hal ini diperlukan agar kita dapat bekerja sama dalam menempatkan ekonomi kreatif sebagai mesin pertumbuhan baru yang membawa kita menuju Indonesia Emas," ujar Irene.

Sementara Pendiri Museum Boga Indonesia, Gupta Sitorus mengatakan sinergi antara pemerintah dan seluruh subsektor ekonomi kreatif sangat penting untuk mengoptimalkan potensi industri ini. Kata dia, sinergi yang baik dapat mengurangi distorsi dan deviasi antara kegiatan para pelaku ekonoi kreatif dan arah kebijakan pemerintah.

"Kondisi saat ini bisa dikatakan belum ideal. Ada distorsi dan deviasi antara apa yang dilakukan kawan-kawan pelaku ekonomi kreatif dan kebijakan yang dirumuskan pemerintah. Sekarang yang ingin kami diskusikan adalah bagaimana mensinergikan kedua hal tersebut," jelas dia.

DPD: Harus Ada Evaluasi Menyeluruh untuk Menyelesaikan Persoalan di Papua

Dalam rangka penyusunan agenda kegiatan lima tahun ke depan sesuai Surat Keputusan (SK) yang diterima, Forum Komunikasi dan Aspirasi Anggota DPD–DPR Dapil Papua.

VIVA.co.id

27 Mei 2025