Warga Beli LPG 3 Kg di Pengecer Harus Bawa KTP, Bahlil: Supaya Subsidi Tepat Sasaran

Jakarta, VIVA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengatakan masyarakat harus menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) jika hendak membeli LPG 3 kilogram (kg) atau gas melon di pengecer. Hal itu kata Bahlil diperlukan agar distribusi gas melon tersebut tepat sasaran, khususnya bagi masyarakat yang menerima subsidi.

"Kalau enggak pakai KTP, mau pakai apa? Kalian mau LPG 3 kilo ini dipakai, dioplos, baru dikasih ke industri, nanti subsidi kita ini gimana itu maksudnya, tapi kami juga ingin yang disubsidi ini masyarakat belinya dengan harga yang terukur, terjangkau sesuai dengan apa yang program pemerintah," kata Bahlil kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa, 4 Februari 2025.



Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa, 4 Februari 2025

Photo :

• VIVA.co.id/Yeni Lestari

Di sisi lain, Bahlil pun mengingatkan agar para pengecer menjual gas melon tersebut dengan harga maksimal Rp19 ribu. 

"Kami melakukan penataan ini kan dalam rangka memastikan, bahwa subsidi itu tepat sasaran, karena kita itu subsidinya itu Rp 87 triliun per tahun dengan perhitungan per galon (tabung) itu maksimal harganya sebenarnya di angka Rp 18 ribu, Rp 19 ribu sudah paling jelek-jelek banget (mahal)," ungkap Bahlil. 

"Kalau ada mark up itu sudah paling jelek Rp20 ribu, sudah jelek banget lah, tapi sebenernya Rp18 ribu, Rp19 ribu (sudah maksimal). Tapi apa yang terjadi, harga kita itu ada yang sampai Rp25 ribu sampai Rp30 ribu," sambungnya.

Instruksi Prabowo

Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengaku sudah berkomunikasi dengan Presiden RI Prabowo Subianto terkait aturan baru penjualan LPG 3 kilogram (kg) atau gas melon di tengah masyarakat.

Hasilnya, Prabowo mengeluarkan instruksi bahwa pengecer boleh menjual gas melon lagi mulai hari ini. Tentu, para pengecer itu sambil diproses menjadi sub pangkalan.

"Sudah berkomunikasi dengan Presiden sejak semalam dan bahwa kemudian ada keinginan dari kementerian ESDM untuk menertibkan harga di pengecer supaya tidak mahal di masyarakat," kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 4 Februari 2025.

"Namun setelah komunikasi dengan Presiden, Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada ESDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa sambil kemudian pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan," sambungnya.

Halaman Selanjutnya

Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengaku sudah berkomunikasi dengan Presiden RI Prabowo Subianto terkait aturan baru penjualan LPG 3 kilogram (kg) atau gas melon di tengah masyarakat.