Anggaran Dipangkas, Sri Mulyani Jamin Tak Ada PHK Pegawai Honorer di Kementerian dan Lembaga Terdampak

Jakarta, VIVA – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, memastikan untuk tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada para tenaga honorer, yang berada di lingkungan Kementerian/Lembaga yang terimbas kebijakan efisiensi anggaran.

"Terkait berita mengenai PHK honorer di lingkungan Kementerian atau Lembaga, dengan ini disampaikan bahwa tidak ada PHK tenaga honorer di lingkungan kementerian dan lembaga," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Ruang Rapat Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Jumat, 14 Februari 2025.

Menkeu menegaskan hal tersebut guna mengklarifikasi maraknya kabar yang beredar terkait dampak PHK, sebagai imbas dari instruksi Presiden Prabowo dalam hal efisiensi anggaran.

Karenanya, Sri Mulyani pun kembali menegaskan bahwa langkah efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan berdampak bagi para tenaga honorer.

"Kami memastikan bahwa langkah efisiensi atau dalam hal ini rekonstruksi dari anggaran kementerian atau lembaga, tidak terdampak pada honorer," ujar Menkeu.

Selain itu, Dia juga memastikan bahwa pemerintah akan melakukan penelitian lebih lanjut terkait langkah efisiensi tersebut, agar tidak berdampak pada para tenaga honorer.

"Untuk itu, akan dilakukan penelitian lebih lanjut langkah efisiensi Kementerian atau Lembaga tersebut, agar tidak mempengaruhi belanja untuk tenaga honorer dan tetap menjalankan sesuai arahan presiden, yaitu pelayanan publik yang baik," ujarnya.

Tarif Trump Timbulkan Ancaman PHK, Buruh Dorong Pemerintah Lindungi Kedaulatan Ekonomi RI

Salah satu penyebab utama gelombang PHK tersebut adalah kebijakan pemerintah Indonesia, yang membebaskan bea masuk produk-produk asal Amerika Serikat.

VIVA.co.id

18 Juli 2025