APBN Tekor Rp 104,2 Triliun Maret 2025, Sri Mulyani: Masih di Dalam Desain Awal

Jakarta, VIVA – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Maret 2025 defisit Rp 104,2 triliun atau setara 0,43 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). 

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan meski APBN mengalami defisit sebesar Rp 104,2 triliun, hal tersebut tidak mengkhawatirkan. Sebab APBN 2025 dirancang dengan defisit Rp 616,2 triliun.

"APBN kita desain dengan defisit Rp 616,2 triliun itu artinya 2,53 persen dari PDB. Defisit 0,43 persen Rp 104,2 triliun bukan hal yang menimbulkan kekhawatiran karena masih di dalam desain APBN awal," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu, 30 April 2025.



Menteri Keuangan, Sri Mulyani memberikan keterangan pers kinerja APBN (ilustrasi).

Photo :

• ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

Adapun defisit ini berasal dari pendapatan negara yang baru sebesar Rp 516,1 triliun dari target tahun ini yang sebesar Rp 3.005,1 triliun. Lalu belanja negara yang realisasinya sebesar Rp 620,3 triliun dari target Rp 3.621,3 triliun dalam APBN 2025.

Bila dirinci, pendapatan negara ini terdiri dari penerimaan pajak yang realisasinya sebesar Rp 400,1 triliun atau 16,1 persen dari target 2025, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) senilai Rp 115,9 triliun atau 22,6 persen dari target.



Gedung Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Photo :

• vivanews/Andry Daud

Sedangkan belanja negara ini, berasal dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 413,2 triliun atau 15,3 persen dari target. Dalam hal ini terdiri dari belanja Kementerian Lembaga (K/L) sebesar Rp 196,1 triliun atau 16,9 persen, dan belanja non K/L sebesar Rp 217,1 triliun atau 14,1 persen.

Kemudian belanja negara ini juga termasuk Transfer Ke Daerah yang realisasinya sebesar Rp 207,1 triliun atau 22,5 persen dari target. Sedangkan keseimbangan primer tercatat mengalami surplus Rp 17,5 triliun atau minus 27,7 persen dari target defisit keseimbangan primer Rp 63,3 triliun.

Halaman Selanjutnya

Sedangkan belanja negara ini, berasal dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 413,2 triliun atau 15,3 persen dari target. Dalam hal ini terdiri dari belanja Kementerian Lembaga (K/L) sebesar Rp 196,1 triliun atau 16,9 persen, dan belanja non K/L sebesar Rp 217,1 triliun atau 14,1 persen.