Kemenkeu Buka Suara soal TNI AL Minta Utang BBM Rp 3,2 Triliun Diputihkan

Jakarta, VIVA - TNI Angkatan Laut (AL) menunggak pembayaran Bahan Bakar Minyak (BBM) ke PT Pertamina (Persero) untuk kapal-kapalnya. TNI AL juga memiliki utang sebesar Rp 3,2 triliun dan berharap diputihkan, serta meminta agar pemerintah memberikan subsidi ke BBM TNI AL.

Merespons hal ini, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan bahwa terkait belanja BBM TNI AL ada di Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Untuk tahun 2025 Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sudah mengalokasikan ke dalam Belanja Kementerian Lembaga (K/L) masing-masing.

"Tentang belanja BBM kementerian ya mungkin ada yang berasal dari belanja BBM 2024, itu berarti ada dalam DIPA kementeriannya masing-masing. Jadi kalau yang belanja adalah dari TNI ya ada di Kementerian Pertahanan dan itu dianggarkan ke sana di dalam 2025. Jadi tetap mengikuti kementerian K/L masing-masing," ujat Suahasil dalam konferensi pers Rabu, 30 April 2025.

Sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali menceritakan pihaknya menunggak pembayaran bahan bakar minyak (BBM) ke Pertamina. BBM itu untuk operasional kapal-kapal TNI AL.

Ali mengatakan demikian saat rapat dengar pendapat atau RDP bersama Komisi I DPR di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 28 April 2025. Tunggakan BBM itu mencapai triliunan rupiah.

"Untuk bahan bakar memang ini masih kalau kita berpikir masih sangat terbatas. Kemarin ada tunggakan itu bahan bakar Rp2,25 T dan saat ini kita sudah dikenakan harus membayar utang lagi Rp3,2 T. Itu sebenarnya tunggakan," ujar Ali.

Ali menambahkan bahwa tunggakan itu mengganggu kegiatan operasional TNI AL. Maka, ia meminta tunggakan itu diputihkan.

"Jadi ini mengganggu sekali. Mengganggu kegiatan operasional dan harapannya sebenarnya ini bisa ditiadakan untuk masalah bahan bakar, diputihkan," lanjut Ali.

Disentil Mendagri Usai Serapan APBD Jabar Merosot, Dedi Mulyadi Singgung Utang Warisan RK

Salah satu yang mendapat sorotan tajam adalah realisasi pendapatan-belanja daerah provinsi Jawa Barat 38,79 persen, anjlok ke posisi 3 dibawah DIY dan NTB

VIVA.co.id

11 Juli 2025