Ekonomi Awal Tahun Melambat, Pemerintah Bakal Genjot Daya Beli pada Kuartal II-2025

Jakarta, VIVA – Pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2025 tercatat sebesar 4,87 persen secara year on year (yoy). Angka ini melambat bila dibandingkan kuartal I-2025 yang sebesar 5,11 persen, dan kuartal IV-2025 5,02 persen.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pertumbuhan ekonomi kuartal I-2025 masih solid di tengah ketidakpastian global.

"Pencapaian pertumbuhan 4,87 persen menunjukkan fundamental ekonomi Indonesia yang kuat. Meskipun menghadapi tantangan eksternal seperti fragmentasi geoekonomi dan kebijakan proteksionisme yang meningkat, ekonomi kita tetap tumbuh solid," ujar Airlangga dalam keterangannya, Selasa, 6 Mei 2025.

Airlangga mengatakan, pemerintah saat ini terus mencermati dan mewaspadai risiko perlambatan pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang disampaikan oleh International Monetary Fund (IMF). IMF pun turut menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi RI sebesar 4,7 persen.

"Mencermati dan mewaspadai risiko perlambatan pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang disampaikan oleh IMF bahwa ekonomi dunia pada 2025 diproyeksikan tumbuh melambat di angka 2,8 persen serta pelemahan angka PMI di Indonesia dan di berbagai negara bulan ini,” jelasnya.

Airlangga mengatakan, dalam mewaspadai kondisi tersebut pemerintah akan mendorong daya beli masyarakat pada kuartal II-2025. 

"Mewaspadai kondisi tersebut,  untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi pada kuartal II-2025 Pemerintah akan mengeluarkan kebijakan yang berfokus pada peningkatan daya beli, stimulus ekonomi, dorongan investasi, dan akselerasi belanja Pemerintah," jelasnya.

Untuk menjaga daya beli, Airlangga mengatakan Pemerintah akan menyalurkan bantuan sosial (bansos) PKH & Kartu Sembako pada Mei-Juni serta pencairan gaji ke-13 ASN. 

"Pencairan gaji ke-13 dan penyaluran bansos diharapkan memberikan stimulus bagi perekonomian nasional, terutama dalam mendorong konsumsi rumah tangga," terangnya.

Pemerintah juga memberikan insentif fiskal di sektor properti, otomotif, dan padat karya, serta menjaga stabilisasi harga pangan.

Untuk mendorong investasi, Pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Perluasan Lapangan Kerja, menyederhanakan perizinan melalui Inpres Deregulasi, Penyelesaian Revisi Perpres BUPM (Bidang Usaha Penanaman Modal) dan mengimplementasikan Kredit Investasi untuk Industri Padat Karya, optimalisasi Capex (capital expenditure) BUMN, dan optimalisasi penyaluran KUR (Kredit Usaha Rakyat).

"Kami berkomitmen terus memperbaiki iklim investasi melalui deregulasi dan penyederhanaan perizinan. Implementasi Kredit Investasi untuk Industri Padat Karya juga kami dorong untuk menciptakan lapangan kerja baru," katanya.

Akselerasi belanja Pemerintah menjadi fokus utama dengan target penyerapan bisa lebih tinggi dari siklus triwulanannya, untuk mendorong multiplier effect terhadap pertumbuhan. Pemerintah juga terus melakukan mitigasi risiko terkait kebijakan Trump 2.0 dan perluasan pasar ekspor melalui negosiasi tarif dengan Amerika Serikat serta penyelesaian kerja sama EU-CEPA.

"Bergabungnya Indonesia dengan BRICS serta aksesi ke OECD menunjukkan komitmen kita untuk memperkuat posisi di kancah ekonomi global. Ini akan mendukung transformasi ekonomi jangka panjang menuju Indonesia Maju," imbuhnya.

IEU-CEPA Rampung, Airlangga Pede Produk RI Masuk Eropa Bebas Tarif

IEU-CEPA bakal diteken kedua belah pihak pada kuartal III-2025. Bahkan, rencananya Presiden Prabowo sendiri lah yang akan mengumumkan soal hal tersebut.

VIVA.co.id

13 Juli 2025