Impor Migas dari AS Bakal Ditambah, Pertamina Minta Dukungan Ini dari Pemerintah

Jakarta, VIVA – PT Pertamina (Persero) siap mendukung rencana pemerintah untuk meningkatkan porsi impor migas dari Amerika Serikat (AS). Namun, Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri berharap, pemerintah dapat membuat payung hukum sebagai dasar pelaksanaan kerja sama suplai energi bagi Pertamina. 

Dia menjelaskan, Pertamina kini sudah memiliki kerja sama dengan AS dalam hal suplai migas. Rinciannya, minyak mentah sekitar 4 persen dari total impor Indonesia, dan LPG sekitar 57 persen dari total impor dengan nilai transaksi mencapai US$3 miliar per tahun.

"Pertamina diminta untuk mengkaji portofolio impor migas saat ini, dengan skenario peningkatan porsi dari AS melalui pengalihan dari negara lain sebagai bagian dari negosiasi pemerintah (terkait tarif perdagangan dengan AS)," kata Simon dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, Kamis, 22 Mei 2025.

Dia menekankan, pengalihan impor migas ke AS ini bersifat shifting sumber pasokan, dan bukannya penambahan volume impor. Bersama dengan tim perunding dari pemerintah, Simon memastikan bahwa saat ini pihaknya masih menjajaki ketersediaan suplai dari AS, yang sesuai baik dari sisi kualitas volume maupun aspek komersial.

Apalagi, Dia juga mengakui bahwa peningkatan porsi impor migas dari AS ini juga memiliki sejumlah tantangan teknis serta risiko. Yakni baik dari segi logistik dan distribusi, yang harus dipersiapkan secara matang mencakup kesiapan infrastruktur hingga aspek keekonomian guna memitigasi risiko tersebut.

Hal itu juga termasuk risiko utama dari sisi jarak dan waktu pengiriman dari AS yang jauh lebih panjang, yaitu sekitar 40 hari dibandingkan sumber pasokan dari Timur Tengah ataupun negara Asia lainnya.

Terlebih, apabila terjadi kendala faktor cuaca seperti badai ataupun kabut, hal itu tentunya juga akan berdampak langsung pada ketahanan stok nasional.

Simon memastikan bahwa pihaknya masih mengkaji secara komprehensif mencakup aspek teknis, komersial, dan risiko operasional tersebut. Tujuannya tak lain adalah untuk memastikan bahwa skenario peningkatan suplai dari AS dapat dilakukan secara efektif.

"Kami memerlukan dukungan kebijakan dari pemerintah dalam bentuk payung hukum, baik melalui Peraturan Presiden maupun Peraturan Menteri, sebagai dasar pelaksanaan kerja sama suplai energi bagi Pertamina," ujarnya.

Mandiri Ekonomi dan Berdaya, Perempuan Bajo Kini Melek Legalitas Usaha dan Keuangan

Rumah BUMN Pertamina Tojo Una-Una dengan Bank Mandiri, dan Dinas Pertanian Tojo Una-Una dukung peningkatan kapasitas ekonomi keluarga dan mendorong kemandirian perempuan.

VIVA.co.id

22 Mei 2025