APINDO: Aturan Global Pekerja Platform Harus Realistis

Jakarta, VIVA - Kebijakan global yang adaptif, realistis, dan mendukung ekosistem ekonomi digital menjadi poin penting yang disampaikan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dalam Konferensi Ketenagakerjaan Internasional (ILC) ke-113 di Palais des Nations, Jenewa, Swiss.

APINDO hadir sebagai bagian dari delegasi tripartit Indonesia bersama pemerintah dan serikat pekerja. Tahun ini, Komite Penetapan Standar ILO memulai pembahasan perdana mengenai 'Pekerjaan Layak di Ekonomi Berbasis Platform'.

Delegasi Kelompok Pengusaha Indonesia dan Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO Bob Azam menyampaikan kondisi global saat ini masih menantang, mulai dari ketidakpastian perdagangan hingga tekanan nilai tukar dan naiknya biaya produksi dalam negeri.

Bob bilang hal ini berdampak pada sektor padat karya yang terpaksa mengurangi tenaga kerja. Meski demikian, ekonomi Indonesia tetap tangguh dengan pertumbuhan 4,87 persen di kuartal pertama 2024. 

“Namun tantangan ketenagakerjaan masih besar 7,47 juta pengangguran, 11,56 juta setengah menganggur, dan tingginya proporsi pekerja informal,” kata Bob dalam keterangan resmi, Minggu, 29 Juni.

Dalam konferensi ILC ke-113, Bob juga menyinggung mengenai prioritas pemerintah Indonesia untuk memperluas lapangan kerja. Termasuk juga mengenai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.

Boy bilang untuk mencapai target tersebut, diperlukan dukungan dunia usaha dan pekerja sebagai mitra strategis untuk memastikan akses kerja, termasuk melalui potensi pertumbuhan ekonomi digital yang diproyeksikan tumbuh dari 82 miliar USD tahun 2023 menjadi 360 miliar USD di 2030.

“Prinsip decent work di platform harus dirancang hati-hati agar tidak menghambat fleksibilitas dan inovasi—dua elemen kunci penciptaan lapangan kerja di era digital. Dunia usaha berharap ILO menghasilkan instrumen yang melindungi tenaga kerja tanpa memaksakan model kerja konvensional,” kata Bob.

Selain itu, APINDO juga menyatakan dukungan terhadap fokus ILO untuk mewujudkan pekerjaan layak di era ekonomi berbasis platform. 

“Seluruh pihak tripartit sepakat akan pentingnya perlindungan menyeluruh baik bagi pekerja maupun keberlanjutan ekosistem platform, termasuk UMKM,” ujarnya.

Bob bilang pada konferensi tersebut juga disepakati pendekatan berbasis prinsip agar instrumen yang dihasilkan fleksibel dan dapat disesuaikan dengan konteks nasional masing-masing negara.

PHK di Mana-mana Pengangguran Meroket, AI Disebut-sebut Sebagai Biang Keroknya

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat, jumlah PHK di Indonesia tahun 2025 telah mencapai 26.455 kasus per Mei 2025.

VIVA.co.id

3 Juli 2025