Lantik DPW Sulteng, Ketum Asprindo Minta Pemerintah Tak Tinggalkan Pengusaha Lokal

Palu, VIVA – Tahun ini hingga lima tahun ke depan, adalah tahun yang sangat menentukan kiprah pengusaha Bumiputera. Dinamika politik yang berubah, dan berkelindan dengan isu-isu hegemoni antara oknum penguasa dan pengusaha, membuka peluang bagi pengusaha pribumi untuk ‘merebut panggung’. 

Hal itu disampaikan Jose Rizal, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo), seusai melantik pengurus DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) Asprindo Provinsi Sulawesi Tengah, di Swiss-Belhotel Palu, Jumat 27 Juni 2025.

Menurut Jose, isu oligarki yang semakin menguat belakangan ini sebetulnya bukan sekadar menyoal persengkokolan antara oknum penguasa dan pengusaha. Tapi di balik isu itu, banyak isu-isu ikutan yang melahirkan rasa ketidakadilan dan rasa tak berdaya di akar rumput. 

“Soal isu sumber daya alam yang dikeruk oleh pengusaha pendatang, soal ketenagakerjaan, dan hal-hal lainnya yang seluruhnya menempatkan masyarakat setempat sekadar sebagai penonton,” kata Jose.

Menurut Jose, pengusaha yang terhimpun di Asprindo harus memanfaatkan dinamika yang berkembang saat ini. Apalagi di Sulawesi Tengah. Provinsi ini termasuk provinsi yang kaya dengan sumber daya alam. Tambang nikel, emas, tembaga dan bauksit tersebar di wilayah ini. 

Jose menegaskan, pengusaha Asprindo tidak boleh hanya jadi penonton. Mereka harus merebut peluang. Momentum ini harus dimanfaatkan. Jika hingga lima tahun ke depan, pengusaha lokal tidak bisa menjadi bagian dari industri di wilayahnya, maka mungkin selamanya tidak akan pernah bisa. 

Namun demikian, menurut Jose, tentu saja dibutuhkan dukungan politik dan keberpihakan dari pemerintah, mengingat bahwa pengusaha lokal umumnya tidak memiliki kekuatan untuk ‘head to head’ dengan pengusaha besar dan pengusaha asing.

“Pemerintah juga mestinya memanfaatkan momentum ini untuk menciptakan antitesis dari kebijakan ekonomi sebelumnya. Saatnya pemerintah menunjukkan kesungguhan dan keberpihakan pada pengusaha Bumiputera, dan membuktikan bahwa mereka tidak sedang bekerja untuk oligarki,” ungkap Jose.

Menurut Jose, Asprindo tidak memusuhi pengusaha asing atau pengusaha besar. Bagaimana pun pemerintah daerah butuh investor. “Tapi saya ingin mereka tidak meninggalkan pengusaha lokal. Saya memimpikan pemilik tambang di sini bukan hanya perusahaan asing atau pengusaha-pengusaha kakap dari Jakarta. Pengusaha lokal juga harus menjadi pemilik tambang. Atau minimal anggota Asprindo diajak bekerja sama dengan perusahaan pendatang,” kata Jose. 

Dalam kesempatan pelantikan DPW Asprindo yang dihadiri Ketua Dewan Pembina Asprindo Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi ini, Ketua Umum Asprindo melantik Shisy Usharnaningsih sebagai Ketua DPW Asprindo Sulawesi Tengah periode 2025-2030.

Halaman Selanjutnya

“Pemerintah juga mestinya memanfaatkan momentum ini untuk menciptakan antitesis dari kebijakan ekonomi sebelumnya. Saatnya pemerintah menunjukkan kesungguhan dan keberpihakan pada pengusaha Bumiputera, dan membuktikan bahwa mereka tidak sedang bekerja untuk oligarki,” ungkap Jose.