Didukung Kadin, Asosiasi Industri Mebel Dorong Pemerintah Perjuangkan Tarif Ekspor Kompetitif ke AS

Jakarta, VIVA – Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) menyerukan langkah strategis bersama pemerintah, untuk memperjuangkan tarif preferensial bagi ekspor produk mebel dan kerajinan asal Indonesia.

Ketua Umum HIMKI, Abdul Sobur menegaskan, langkah ini didorong pihaknya jelang diberlakukannya kebijakan tarif baru oleh Amerika Serikat pada 9 Juli 2025. Dia memastikan, isu tarif ini juga telah dibahas secara intensif bersama Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, dan jajaran pengurus inti Kadin Pusat.

"Kadin menunjukkan komitmen tinggi terhadap penguatan daya saing ekspor nasional, dan HIMKI sepenuhnya mendukung upaya sinergis ini sebagai bagian dari perjuangan bersama dunia usaha," kata Sobur dalam keterangannya, Selasa, 1 Juli 2025.



Perajin memproduksi mebel di salah satu industri rumahan

Photo :

• ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

Dia menjelaskan, ekspor mebel dan kerajinan Indonesia ke pasar AS saat ini mencapai US$1,33 miliar, atau sekitar 54 persen dari total ekspor pada sektor ini. Bahkan, industri ini telah menyerap lebih dari 3 juta tenaga kerja baik langsung maupun tidak langsung, dan memiliki potensi besar menjadi pusat produksi global asalkan didukung oleh tarif ekspor yang kompetitif.

Sobur menegaskan, penetapan tarif yang lebih rendah dibanding negara pesaing seperti Vietnam dan Malaysia, akan membuka peluang strategis bagi Indonesia.

"Dengan dukungan kebijakan tarif yang tepat, Indonesia bisa menarik investasi global, menciptakan 5-6 juta lapangan kerja baru baik langsung maupun tidak langsung, dan meningkatkan ekspor mebel-kerajinan menjadi US$6 miliar dalam lima tahun ke depan," ujarnya.

Sebaliknya, apabila tarif ekspor Indonesia lebih tinggi dari negara pesaing, maka akan terjadi penurunan permintaan yang signifikan dari para buyer. Hal ini berisiko menyebabkan kehilangan momentum pertumbuhan dan berkurangnya peluang untuk menjadikan Indonesia sebagai hub produksi dunia.

Karenanya, lanjut Sobur, HIMKI mengapresiasi inisiatif Presiden Prabowo untuk melakukan deregulasi secara menyeluruh. Momen ini menurutnya harus dimanfaatkan untuk menyelesaikan berbagai hambatan nyata yang dihadapi pelaku usaha, khususnya eksportir sektor mebel dan kerajinan.

"Proses deregulasi juga sebaiknya mengacu pada praktik negara pesaing utama agar regulasi yang dihasilkan benar-benar kompetitif dan adaptif terhadap dinamika ekonomi global," ujarnya.

Sebagai langkah nyata mendukung upaya pemerintah, HIMKI mengusulkan lima strategi utama:

1. Diplomasi Tarif Ekspor

Pemerintah, dalam hal ini Bapak Presiden Prabowo, diharapkan dapat menegaskan kembali bahwa Indonesia adalah mitra strategis jangka panjang bagi Amerika Serikat, dan siap menjalankan konsep trade balance yang adil dan berkelanjutan

2. Diversifikasi Pasar

Mempercepat penyelesaian perjanjian strategis seperti IEU–CEPA dan membuka akses ke pasar BRICS dan Timur Tengah melalui misi dagang aktif

3. Reformasi Ekosistem Ekspor

Mendorong pembebasan SVLK untuk produk hilir, penyederhanaan prosedur karantina, dan percepatan layanan logistik ekspor

4. Insentif Fiskal bagi Eksportir

Pembebasan PPN ekspor, restitusi dipercepat, dan pembiayaan dengan bunga rendah di bawah 6 persen, serta insentif pajak penghasilan bagi eksportir yang berkontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja dan perolehan devisa

5. Perlindungan Pasar Dalam Negeri

Langkah langkah untuk mekindungi potensi pasar domestik yg menjadi target negara-negara produsen mebel terkuat, menjadi sangat penting dan seksama. Pengetatan importasi adalah antisifasi dan sekaligus buffer untuk substitusi pasar eksport apabila terjadi penurunan volume eksport ke Amerika Serikat.

Halaman Selanjutnya

Karenanya, lanjut Sobur, HIMKI mengapresiasi inisiatif Presiden Prabowo untuk melakukan deregulasi secara menyeluruh. Momen ini menurutnya harus dimanfaatkan untuk menyelesaikan berbagai hambatan nyata yang dihadapi pelaku usaha, khususnya eksportir sektor mebel dan kerajinan.