Pembayaran PBB-P2 Dipermudah, Warga Jakarta Bisa Manfaatkan Skema Angsuran

Jakarta, VIVA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berkomitmen memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Melalui skema angsuran, kini pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Jakarta menjadi lebih fleksibel dan terjangkau.

Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta, Morris Danny menjelaskan, kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Gubernur No. 43 Tahun 2025 tentang Administrasi dan Tata Cara Pemberian Kemudahan Perpajakan Daerah, yang memberikan ruang bagi wajib pajak yang mengalami kendala keuangan atau terdampak kondisi luar biasa (force majeure) seperti bencana alam, kebakaran, wabah penyakit, hingga kerusuhan.

"Kebijakan ini menjadi bukti nyata kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang tengah menghadapi beban finansial, serta diharapkan dapat mendorong kepatuhan pajak secara berkelanjutan," katanya dikutip dalam keterangan tertulis, Rabu, 2 Juli 2025.

Ia mengajak masyarakat manfaatkan fasilitas angsuran PBB-P2 ini sebaik mungkin demi meringankan kewajiban pajak tanpa tekanan finansial.

Berikut Syarat dan Ketentuan Pengajuan Angsuran:
1. Pengajuan dapat dilakukan apabila wajib pajak menghadapi kesulitan keuangan atau situasi darurat.

2. Skema angsuran diberikan atas persetujuan Gubernur dengan jangka waktu maksimal 24 bulan.

3. Setiap pembayaran angsuran dikenakan bunga sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.

4. Wajib pajak yang sebelumnya telah memperoleh perpanjangan waktu pelaporan atau pembayaran pajak tidak dapat mengajukan angsuran.

Prosedur Pengajuan Angsuran:

Wajib pajak dapat mengajukan permohonan angsuran melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) melalui pejabat yang ditunjuk. Permohonan dapat disampaikan secara langsung, melalui pos/jasa ekspedisi, atau secara elektronik.
Surat permohonan harus memuat:
●    Data identitas wajib pajak dan objek pajak

●    Alasan pengajuan angsuran

●    Usulan penghitungan pembayaran tiap masa angsuran

Dokumen yang Harus Disertakan:
●    Fotokopi KTP (perorangan) atau identitas pengurus dan akta pendirian (badan usaha)

●    Surat kuasa bermaterai (jika dikuasakan)

●    Laporan keuangan (jika alasan pengajuan adalah kesulitan keuangan)

●    Dokumen pendukung kondisi force majeure

●    Surat ketetapan pajak atau penghitungan masa pajak yang dimohonkan

●    Surat paksa (jika pengajuan dilakukan setelah penagihan dengan surat paksa)

Catatan Penting:
●    Wajib pajak yang telah diberikan angsuran tidak dapat mengajukan perpanjangan waktu pembayaran/pelaporan lainnya.

●    Keputusan Gubernur dapat berupa persetujuan penuh atau sebagian terhadap jumlah dan jangka waktu angsuran.

Masyarakat, lanjut Morris, juga dapat mengakses situs resmi Bapenda DKI Jakarta atau menghubungi layanan informasi perpajakan setempat.

Seperti Futsal, Stafsus Gubernur Sebut Pajak Padel 10 Persen di Jakarta Bukan Aturan Baru

Stafsus Gubernur Jakarta sebut olahraga permainan berbayar sudah lama dikenakan pajak hiburan 10 persen, termasuk Padel, Futsal, Tenis, Fitnes, Squash hingga Biliar

VIVA.co.id

4 Juli 2025