Intip Kekuatan Payment ID, Sistem Deteksi Canggih yang Bakal Diluncurkan BI Buat Pantau Transaksi Keuangan di Indonesia

Labuan Bajo, VIVA – Bank Indonesia bakal meluncurkan teknologi terbarunya guna memastikan sistem pembayaran bisa lebih transparan dan terintegrasi. Teknologi tersebut adalah Payment ID yang rencananya akan diluncurkan pada 17 Agustus 2025.

Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran (DKSP) BI, Dudi Dermawan menjelaskan, melalui Payment ID, semua transaksi keuangan masyarakat bisa terdeteksi secara digital sehingga bisa menjadi dasar pemberian kredit hingga arah kebijakan Pemerintah. Hal ini merupakan  bagian dari Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030.

“Payment ID ini sangat powerfull," ujar Dudi dalam diskusi dengan editor media di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, dikutip, Senin, 21 Juli 2025.

Dudi menjabarkan, Payment ID adalah sebuah kode khusus yang nantinya akan dimiliki setiap warga RI berisi jejak transaksi keuangan hingga pembayaran. Kode itu merupakan gabungan dari Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan kode ID.



mobile payment untuk foodpanda.co.id

Photo :

“Payment ID di generate dari NIK. NIK di generate dari data kependudukan bapak dan ibu semua. Jadi seluruh data di bank nantinya terkait dengan nomor dengan nomer rekening maka akan ada equivalen yang terkait dengan payment ID nya,” tambahnya.

Artinya, tak hanya transaksi perbankan dan jasa keuangan yang tercatat, tapi juga transaksi pembayaran menggunakan dompet elektronik seperti, Gopay, OVO, Shoppe dan yang lainnya bisa terpantau.

“Jadi seluruh data di bank nantinya terkait dengan nomor dengan nomer rekening maka akan ada equivalen yang terkait dengan payment ID nya,” ungkapnya.

“Perkiraan spending berapa? Nah mereka akan tahu, berarti aturan risk management itu yang namanya liabilities adalah 30 persen dari gaji. Kalau misalnya saya sudah ada kewajiban KPR, sudah tembus 40 persen, pasti kartu kreditnya akan langsung di-reject. Jadi artinya risk managementnya sudah langsung terukur.

Meski sangat transparan dan powerfull, BI memastikan bahwa keamanan data Payment ID sangatlah ketat. Sistem pengamanan adalah salah satu prioritas utama dalam pengembangan Payment ID yang mengacu pada Undang-undang Perlindungan Data Pribadi.



Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran (DKSP) BI, Dudi Dermawan.

Photo :

• Raden Jihad Akbar/VIVA.

“Jadi terkait yang perlindungan hukum, kita tetap mencacu pada data pribadi. Jadi mengacu perlindungan data pribadi, pada inti adalah harus ada konsen. Konsennya seperti apa? tadi begitu bank, mau tahu tentang saya, maka saya akan di notifikasi lewat handphone saya. Artinya konsen saya sebelum ter-expose, saya harus setujui dulu,” tegasnya.

Dudi memastikan perlakuan yang sama juga berlaku pada pemerintah. Dalam membuka transaksi warga melalui Payment ID, kementerian tau institute negara lainnya harus mendapatkan persetujuan BI.

“Di kementerian dan lembaga, kita juga yang namanya kontraktual.  Kontraktual itu artinya apa? Data yang dishare oleh BI tidak boleh di-share lagi ke orang lain. Pada saat mau di sering ke tempat lain, ke lembaga lain harus persetujuan Bank Indonesia,” tegasnya.

Dia mencontohkan dengan Dukcapil misalnya. Ada Transaksi atas nama si A sudah meninggal, begitu misalnya masuk dari bank, atas sama si A keluar. Integrasi data dilakukan apakah data ini terupdate atau tidak.

“Kalau sama ya, nggak apa-apa. Kalau tidak terupdate misalnya ter-update data itu sudah meninggal, maka otomatis kami tidak akan berikan Payment ID nya,” ungkapnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan, pengembangan Payment ID telah di uji coba pada seluruh pegawai Bank Indonesia. Efektifitas teknologi ini pun terus dipantau secara intens.

“ Jadi, di 17 Agustus itu, Pak Prabowo akan mengeluarkan stenment bahwa ada yang namanya digital publicly processor termasuk di dalamnya adalah Payment ID,” ujarnya.

Halaman Selanjutnya

“Jadi seluruh data di bank nantinya terkait dengan nomor dengan nomer rekening maka akan ada equivalen yang terkait dengan payment ID nya,” ungkapnya.