Angka Kemiskinan RI Turun ke 8,47 Persen, Sri Mulyani: Level Terendah Pertama Kali
- [tangkapan layar]
Jakarta, VIVA – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengklaim, saat ini angka kemiskinan nasional sudah turun ke level 8,47 persen atau di bawah 9 persen, dan menjadi level terendah yang pertama kalinya terjadi dalam pengukuran angka kemiskinan secara nasional.
Dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Menkeu pun merinci bahwa persentase 8,47 persen itu secara jumlah setara dengan 23,85 juta orang pada tahun 2025.
Sri Mulyani menegaskan, angka itu sudah turun dibandingkan dengan angka kemiskinan tahun 2024 yang sebanyak 25,2 juta orang, serta tahun 2023 yang mencapai sebanyak 25,9 juta orang.
"Jadi meskipun headcount-nya ada di angka 23,85 juta, tapi jumlah penduduk miskin kita juga turun dari 25,22 ke 23,9 juta orang," kata Sri Mulyani, Jumat, 22 Agustus 2025.
Potret kemiskinan di ibukota Jakarta
- ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Selain itu, Menkeu juga melaporkan bahwa angka pembukaan lapangan kerja tercatat mencapai 3,59 juta lapangan pada tahun 2025, atau naik dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar 3,55 juta lapangan kerja.
Sementara angka pengangguran juga dilaporkan menurun ke level 4,76 persen dari tingkat pengangguran terbuka. Jika dilihat secara angka, maka jumlahnya setara 7,3 juta orang atau masih lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebanyak 7,2 juta orang (4,82 persen).
"Tingkat pengangguran kita menurun di 4,76 persen dari tingkat pengangguran terbuka, dimana lapangan kerja yang tercipta naik dari 3,55 ke 3,59 juta," ujar Sri Mulyani.
Bendahara Negara itu juga menjelaskan fungsi APBN, sebagai instrumen yang terus diandalkan oleh semua pihak termasuk masyarakat. Sehingga, menurutnya kesehatan APBN terus perlu dijaga untuk menjamin stabilitas ekonomi negara.
Ekonomi Kemiskinan
- vstory
"Harapan masyarakat terhadap APBN sangat beragam, mulai dari masalah distribusi yaitu masalah pemerataan, keadilan, dan alokasi untuk memajukan daerah-daerah terutama daerah yang tertinggal," kata Menkeu.
"Dan pada saat Indonesia mengalami gejolak akibat dampak global, APBN selalu menjadi instrumen untuk menjadi buffer yang penting," ujarnya.
