Pasokan Terkendali, Stok BBM untuk Nelayan hingga Petani Dipastikan Aman
- istimewa.
Jakarta, VIVA – Stok dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi dipastikan cukup dan tetap terkendali untuk memenuhi kebutuhan petani dan nelayan.
Anggota Komisi IV DPR RI Eko Wahyudi menilai kelangkaan yang sempat terjadi di beberapa SPBU swasta hanya masalah manajemen ‘suplay chain’ yang tidak disesuaikan dengan kuota dan longgar terhadap permintaan karena faktor "brand loyalty" konsumen.
"Kuota dan pasokan bahan bakar minyak atau BBM nasional dalam kondisi aman dan terkendali," kata Eko Wahyudi dalam keterangan di Jakarta, Sabtu, 20 September 2025.
Sebagai Anggota Komisi IV DPR yang membidangi urusan pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, serta kelautan dan perikanan, Eko menekankan, pada tahun ini kuota impor BBM nonsubsidi untuk SPBU swasta sudah naik 110 persen dari tahun sebelumnya.
"Secara nasional stok BBM subsidi aman, dan petani serta masyarakat nelayan tidak perlu khawatir, dan dipastikan tidak ada kelangkaan di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Nelayan di Cirebon terdampak kenaikan harga BBM Solar.
- VIVA/Azizi Erfan
Eko menegaskan, pihaknya terus mendukung kebijakan pemerintah agar pasokan energi terjaga, terkendali dan masyarakat mendapatkan kepastian layanan terutama untuk operasionalisasi alat sistem pertanian, kapal nelayan dan kelangsungan industri kecil.
"Yang bergerak di bidang pengolahan hasil pertanian dan perikanan dalam meningkatkan nilai tambah produk,” tuturnya.
Lebih lanjut dikatakan pemerintah telah menetapkan total volume BBM bersubsidi yang dialokasikan pada 2025 mencapai 19,41 juta kiloliter (kl).
Ia menambahkan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengalokasikan kuota BBM bersubsidi bagi kelompok nelayan kecil/sektor perikanan atau Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar nelayan sekitar 2,3 juta sampai 2,4 juta kl dan berkomitmen pasokan tetap aman dan terkendali. (Ant)
Pertamina Patra Niaga Ungkap Vivo dan AKR Sepakati Ini soal Impor BBM
Tahap selanjutnya dari pembahasan kerja sama impor BBM adalah kesepakatan ihwal dokumen pernyataan dalam rangka menjaga Good Corporate Governance (GCG) dan regulasi.
