Ratusan Unit Rusus Eks Pejuang Timor-Timur Resmi Dihuni
- istimewa.
Jakarta, VIVA – Sebanyak 324 unit rumah khusus untuk para eks pejuang Timor-Timur telah resmi dihuni, di antaranya 130 hunian merupakan unit yang dibangun PT Brantas Abipraya (Persero). Pemberian hunian kepada warga sebagai tanda siap ditempati ini diwujudkan dengan penyerahan sertifikat Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).
Berlokasi di Zona 1 dan Zona 2, tepatnya di Desa Oebola Dalam, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), rusus untuk warga eks Pejuang Timor Timur ini diserahkan langsung oleh Bupati Kupang dan Kementerian Pekerjaan Umum RI.
“Pembangunan Rusus ini merupakan langkah positif Brantas Abipraya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Kupang. Dari total 2.100 Rusus, sebanyak 727 unit dibangun oleh Brantas Abipraya,” ujar Dian Sovana, Sekretaris Perusahaan Brantas Abipraya, dikutip dari keterangannya, Sabtu, 20 September 2025.
Dian menambahkan, nantinya masyarakat yang menghuni rusus ini tak perlu khawatir akan megathrust. Karena hunian yang dibangun ini menggunakan teknologi rumah tahan gempa (RTG) Rumah Instan Sederhana (RISHA) tipe 36 dengan luas kavling 150 meter persegi.
Menurutnya juga, kebutuhan rumah layak huni menjadi salah satu kebutuhan dasar sehingga sangat diperlukan untuk meningkatkan keamanan, kenyamanan serta kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan program Asta Cita yang dicanangkan Presiden Prabowo.
Pembangunan hunian ini juga merupakan langkah konkret Brantas Abipraya sebagai upaya mengurangi ketimpangan sosial ekonomi di tengah masyarakat.
"Ini merupakan bukti nyata bahwa Brantas Abipraya hadir dalam penyediaan hunian yang layak. Kami harapkan dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima hunian dengan memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman," tutup Dian.
Hati-Hati! Ini yang Terjadi Jika Diberlakukan Darurat Militer di Indonesia
Darurat militer ramai dibahas warganet. Apa artinya, siapa yang berwenang menetapkan, dan apa dampaknya bagi rakyat jika diberlakukan di Indonesia? Simak penjelasannya
