Skotlandia Siap Blokir Aplikasi WhatsApp untuk Pegawai Pemerintahnya

Skotlandia,VIVA – Pemerintah Skotlandia baru-baru ini mengambil langkah kontroversial dengan memblokir penggunaan aplikasi WhatsApp di kalangan pegawai pemerintah.

Wakil Menteri Pertama Skotlandia, Kate Forbes mengatakan sejumlah pejabat dan menteri telah setuju dan menghapus pesan WhatsApp yang dipertukarkan selama pandemi.

"Pemerintahan telah berkomitmen pada standar keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas," ujar Forbes, dikutip VIVA dari BBC, Rabu, 18 Desember 2024.

Lebih lanjut, ia menyampaikan pengumuman tersebut sebagai tanggapan atas tinjauan eksternal mengenai penggunaan layanan pesan. Kebijakan ini diumumkan sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan keamanan informasi dan memastikan kerahasiaan di lingkungan pemerintahan.

Perlu diketahui, Skotlandia akan memblokir penggunaan WhatsApp atau layanan pesan "non-korporat" lainnya untuk urusan pemerintah mulai musim semi tahun depan.

"Urusan pemerintah seharusnya dilakukan pada sistem pemerintah yang aman, dapat ditelusuri, dan memungkinkan pembagian informasi yang tepat, sesuai dengan tugas hukum kita," tambah Forbes.

Untuk solusi nantinya para menteri dan staf harus menggunakan aplikasi yang disetujui pemerintah, seperti Teams dan email, dan telepon pribadi tidak boleh digunakan untuk urusan resmi.

Sebagai pengganti WhatsApp, nantinya pemerintah Skotlandia telah menyediakan platform komunikasi internal yang dirancang khusus untuk memenuhi standar keamanan siber. Platform ini memungkinkan pegawai pemerintah untuk tetap berkomunikasi secara efisien tanpa harus khawatir akan ancaman kebocoran data.

Hal itu banyak disetujui oleh Anggota Parlemen Skotlandia bahwa pengumuman itu merupakan pengakuan yang jelas. Mereka mendesak pemerintah untuk segera memberlakukan larangan penggunaan WhatsApp.

Adanya kebijakan pemerintah Skotlandia mengenai aplikasi WhatsApp menyatakan bahwa materi apa pun yang relevan dengan keputusan harus dicatat dan sudah final.

Sebagai tambahan informasi, adanya langkah Skotlandia ini sejalan dengan tren global di mana semakin banyak pemerintah yang mengkaji ulang penggunaan aplikasi perpesanan populer di kalangan pegawai. Beberapa negara lain, termasuk Jerman juga telah memberlakukan aturan serupa untuk menjaga kerahasiaan komunikasi pemerintahan.

BP Haji: Visa Haji Furoda Tak Terbit Tahun Ini, Calon Jemaah Jangan Tertipu!

Wakil Kepala BP Haji dan Sekretaris Amirul Hajj RI, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan Arab Saudi tidak akan menerbitkan visa haji non kuota termasuk visa haji furoda.

VIVA.co.id

30 Mei 2025