Aturan Blokir Ponsel Ilegal Ditegakkan Tapi Boleh Gonta-ganti SIM Card
- Forumjualbeli.net
VIVA – Aturan blokir ponsel ilegal lewat International Mobile Equipment Identity (IMEI) resmi ditegakkan pada Sabtu, 18 April 2020. Meski aturan ini akan ditetapkan, namun pengguna ponsel boleh gonta-ganti SIM Card. Tapi tentu saja ada syaratnya. Apa itu?
Menurut Wakil Ketua Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI), Merza Fachys, aturan validasi IMEI memperbolehkan pengguna atau pemilik ponsel bergonta-ganti SIM Card. "Itu menjadi hak konsumen untuk menggunakan ponselnya ketika sudah ada di daftar whitelist," kata dia di Jakarta, Rabu, 15 April 2020.
Menurutnya, kebebasan pengguna menggonta-ganti SIM Card ini bagian dari pengalaman pelanggan yang tidak boleh diubah. Baik sebelum atau sesudah aturan validasi IMEI yang resmi berlaku dua hari lagi.
Merza juga menjelaskan, artinya ponsel boleh digunakan dengan SIM card apapun. Tapi, dengan catatan, sebelum ponsel tersebut dilaporkan hilang atau dicuri.
Ia menuturkan usulan itu masih sedang didiskusikan saat ini. Orang nomor satu di Smartfren itu berharap bisa dicapai solusi terbaik dalam satu dua hari ke depan.
"Pengguna ponsel tidak boleh direpotkan dengan adanya aturan baru ini. Begitu dinyatakan whitelist, mereka bebas ganti-ganti SIM Card asalkan masih berada di wilayah Indonesia," tegas Merza.
Pemerintah akhirnya memilih skema whitelist untuk memblokir ponsel ilegal. Skema ini dilakukan agar masyarakat tidak terlanjur membeli ponsel baru lalu diblokir.
Sebelumnya, Direktur Jenderal SDPPI Kominfo, Ismail, mengatakan jika skema ini melindungi kepentingan masyarakat, serta untuk memitigasi risiko masyarakat yang kemudian membeli perangkat dan baru diblokir.
Skema ini berbeda dengan blacklist yang membuat perangkat aktif dan konsumen diberi notifikasi dan diblokir. Whitelist bersifat preventif dan ponsel sejak awal saat memasukkan SIM Card tidak akan mendapatkan sinyal.
Golkar soal Usulan 1 Orang 1 Akun Medsos: Lebih Baik Kendalikan SIM Card-nya
Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI M. Sarmuji mengusulkan opsi lain selain pembatasan hanya satu akun, yaitu melalui pengendalian sim card.
