Kualitas SDM yang Baik jadi Modal Utama Pembentukan Budaya Antikorupsi

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi.
Sumber :
  • VIVA/Misrohatun Hasanah

VIVA Tekno – Pemerintah terus berupaya memberantas berbagai tindak korupsi, termasuk melakukan pembenahan dari dalam.

Kejagung Bongkar Fakta Mengejutkan, Riza Chalid dan Jurist Tan Kini Tanpa Kewarganegaraan!

Survei Penilaian Integritas (SPI) menjadi salah satu instrumen yang digunakan untuk menilai keberhasilan dari upaya pencegahan korupsi di Indonesia.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun ini kembali mengadakan SPI untuk mengukur risiko korupsi di instansi publik.

Mengapa di Negara Maju Aturan 'Kerugian Negara' Tak Menjadi Bagian dari Korupsi?

Survei ini menyasar pegawai instansi publik, masyarakat pengguna layanan publik dan pelaku usaha dan pemangku kepentingan lain seperti auditor, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan media massa.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyebutkan bahwa masalah korupsi di Indonesia perlu ditangani dari hulu ke hilir.

Experience Macao Mega Sale Kembali Sambangi Jakarta, Hadirkan Beragam Atraksi hingga Promo Liburan Menarik

Ia mengingatkan pentingnya pendidikan antikorupsi, yang harus diperluas untuk melahirkan generasi masa depan yang antikorupsi juga.

Kualitas sumber daya manusia (SDM) yang baik akan menjadi modal utama dalam pembangunan bangsa dan negara. Dalam hal ini, termasuk di lingkup pemerintahan.

"Kami punya tanggung jawab untuk ikut menyosialisasikan, mempromosikan, dan mendiseminasikan segala informasi terkait kebijakan pemerintah termasuk tentang pencegahan dan pembentukan budaya antikorupsi. Salah satunya dengan berpartisipasi mengisi SPI yang diselenggarakan KPK," kata dia dikutip VIVA Tekno dari channel YouTube Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Ditjen IKP) Kominfo dan KPK, Rabu, 26 Juli 2023.

Hasil survei SPI juga dapat diakses langsung oleh publik lewat situs jaga.id sehingga lebih transparan. Lewat situs tersebut, masyarakat dapat turut berpartisipasi dengan mendaftar sebagai responden SPI. Jika terpilih, maka masyarakat akan dihubungi untuk kemudian mengisi survei.

Hasilnya akan menjadi rekomendasi perbaikan sistem layanan di instansi publik. Masyarakat tidak perlu khawatir karena KPK tetap menjaga kerahasiaan semua responden.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menjelaskan bahwa SPI adalah cerminan sejauh mana upaya pencegahan korupsi berjalan di Indonesia. Hasil yang didapatkan dari SPI nantinya akan dipilah dan diteruskan ke unit-unit yang perlu diperbaiki.

"Penting mengedepankan kejujuran dalam mengisi survei SPI. Satu-satunya yang paling diandalkan selama ini CPI (Corruption Perception Index). SPI hadir untuk melengkapi dengan memberikan perspektif yang lebih objektif dan fokus aspek korupsi. Hasil yang didapat pun memberi cermin pada kita," ungkapnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya