Hak untuk Dilupakan Harus Sejalan dengan Perlindungan Data Pribadi
- Instagram/@esmeralda_k_
VIVA – Pengadilan Tinggi Eropa atau European Court of Justice (ECJ) menyebutkan bahwa aturan right to be forgotten atau hak untuk dilupakan seharusnya tidak diimplementasikan secara global, melainkan untuk kawasan Eropa saja.
Sebab, hak untuk dilupakan harus seimbang dengan hak fundamental lainnya, seperti hak perlindungan data pribadi dan kepentingan publik yang sah atas akses informasi.
Hal ini diungkapkan oleh advokat umum Pengadilan Tinggi Eropa, Maciej Szpunar, melalui opini pendahuluan atau preliminary opinion, seperti dilansir dari situs The Guardian, Minggu, 13 Januari 2019.
Pernyataan Szpunar ini juga menyangkut kasus antara Google dan Komisi Nasional Teknologi Informasi dan Kebebasan Sipil (CNIL) di Prancis, di mana lembaga tersebut menjatuhkan denda 100 ribu euro atau Rp1,6 miliar kepada Google.
Pengenaan denda lantaran Google gagal menghapus nama individual dari seluruh domain di internet.
Rakasa teknologi Amerika Serikat itu hanya melakukan 'pemblokiran geografis' terhadap domain yang bisa diakses dari negara-negara Uni Eropa. Pada akhirnya, Google meminta ECJ untuk membatalkan denda yang ditetapkan oleh CNIL.
Selain itu, senada dengan Szpunar, organisasi kebebasan berbicara Inggris dan internasional juga mengatakan bahwa aturan hak untuk dilupakan dikhawatirkaan dipakai oleh penguasa untuk memperluas kekuasaan lewat sensor.
Mereka mencatat negara-negara seperti China, Rusia, dan Arab Saudi, sangat berpotensi untuk memanfaatkan aturan tersebut.
Imbas Tarif Trump, FKBI Desak Pemerintah Perketat Perlindungan Data Pribadi Warga RI
Ketimpangan Standar Perlindungan Data warga Indonesia bisa saja diproses di bawah regulasi AS (CCPA, HIPAA), meskipun tidak sepenuhnya selaras dengan UU PDP Indonesia.
