Benarkah Tol Langit Satria-1 Tidak Ada Manfaatnya?
- Misrohatun Hasanah
VIVA Tekno – Pelaksana Tugas Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Mahfud MD membantah atas penilaian sebagian publik mengenai Satelit Republik Indonesia (Satria-1) yang tidak memiliki fungsi.
"Saya ingin membantah pendapat yang mengatakan Satria-1 tidak ada gunanya karena jaringan di bumi itu tidak bisa tersedia karena adanya kasus BTS 4G yang sekarang ditangani oleh Kejaksaan Agung,” ujarnya dalam sebuah postingan di Instagram, dikutip pada Senin, 19 Juni 2023.
Mahfud MD menjelaskan bahwa Satria-1 merupakan proyek strategis nasional untuk memberikan layanan publik di daerah 3T (wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar).
"Terutama untuk sekolah, rumah sakit, kantor-kantor pemerintah di daerah 3T dan pos-pos Polri dan TNI di berbagai daerah terpencil, terluar, dan tertinggal," jelas Mahfud MD.
Lebih dalam dilanjutkan bahwa Satria-1 merupakan satelit internet pertama milik Indonesia yang diluncurkan dengan Roket Falcon 9 milik SpaceX. Menurutnya, teknologi tersebut ditujukan untuk pemerataan akses internet titik layanan publik.
Satria-1 meluncur ke ruang angkasa bersama Falcon-9 milik SpaceX.
- YouTube Kementeria Kominfo
Satelit akan dimanfaatkan untuk keperluan pendidikan, kesehatan, layanan publik untuk masyarakat, untuk TNI, untuk Polri di seluruh wilayah tanah air khususnya di daerah tertinggal, terdepan dan terpencil.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan itu mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk memanjatkan syukur atas kesuksesan peluncuran Satria-1.
Momen bersejarah yang berlangsung di Kennedy Space Center, Cape Canaveral, Florida, Amerika Serikat itu menurutnya memberikan banyak manfaat bagi bangsa Indonesia.
“Untuk seluruh rakyat Indonesia, saya mengajak kita bersyukur, alhamdulillah, bahwa Satelit Republik Indonesia-1 atau Satria-1 sudah sukses meluncur ke angkasa pada pukul 18:21 waktu Florida Amerika Serikat atau persis jam 05:21 WIB tadi pagi," katanya.
Eks Menag Yaqut Gugat KPK, Sidang Perdana 24 Februari
Eks Menag, Yaqut Cholil Qoumas mengajukan permohonan praperadilan terkait penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus korupsi kuota haji.
