- VIVA/Muhamad Solihin
Peliknya masalah kematian bayi juga diakui Kementerian Kesehatan Indonesia. Setidaknya kini di Tanah Air menempati posisi kelima sebagai negara tertinggi bayi yang lahir prematur.
Meski diakui belum ada angka resmi berapa kasus kelahiran bayi prematur. Namun, setidaknya dari data survei rumah sakit ada 15 persen bayi yang lahir prematur di Indonesia.
"Secara nasional belum ada (datanya). Intinya, bayi prematur sudah pasti BBLR (berat bayi lahir rendah). Sedangkan bayi BBLR (di bawah 2.500 gram) belum tentu prematur," kata Direktur Kesehatan Keluarga Kemenkes dr. Eni Gustina.
Meski begitu, Eni menyebut, secara prinsip bayi lahir prematur tidak memerlukan perlakuan khusus. Ia hanya butuh penanganan lebih jika memang ditemukan ada komplikasi.
"Cukup pakai metode Kanguru Mother Care. Ini bisa dipakai oleh ibu, ayah, nenek, dan semuanya yang bisa menggendong bayi. Sayangnya, di Indonesia susah menerapkan ini karena tidak percaya diri," ujarnya.
Padahal, kata Eni, metode itu, bisa digunakan untuk menyiasati kebutuhan inkubator yang memang mahal. "Kecuali bayi beratnya kurang dari 1.800 gram, ada sakit, atau penyakit lain. Tentu pakai inkubator, tidak hanya sehari, bisa berbulan-bulan," ujarnya.
Eni mengaku mengetahui mengenai gerakan inkubator gratis yang digagas Profesor Raldi dan relawannya. Namun demikian, ia menganggap bahwa langkah itu tak semestinya menjadi pilihan begitu saja.
"Alat itu harus diuji dulu. Kalau sudah melewati berbagai uji keamanan, boleh diberikan pada bayi," katanya.
Atas itu, ia tak menyarankan sepenuhnya penggunaan layanan inkubator yang telah berjalan hampir enam tahun itu. Bagi Eni, metode yang paling aman dan standar diperlukan cukuplah menggunakan metode Kanguru Mother Care.
Apalagi, Eni mengklaim, sejauh ini belum ada keluhan dari rumah sakit mengenai kekurangan inkubator. "(Inkubator gratis) Tentu bermanfaat. Tapi kalau tidak terlalu butuh, tidak perlu pakai ini," katanya.
Atas itu, ia menyarankan kepada sejumlah relawan penyedia inkubator gratis untuk berkoordinasi dengan pemerintah. Sebab, selama ini pemerintah tak pernah dilibatkan dengan inisiasi tersebut.
"Jangan sampai nanti ada komplikasi, baru ramai. Padahal kami sama sekali tidak dilibatkan," katanya.
