- ANTARA FOTO/Rachman
“Presiden Soeharto yang berasal dari militer akan lebih mudah mengontrol jika kepala daerahnya juga berasal dari kalangan yang sama,” ujar pengamat politik jebolan The Australian National University ini.
Menurut Dini, pemilihan via DPRD baru benar-benar dilaksanakan ketika UU No 22/1999 dijalankan, ketika DPRD diberi wewenang lebih dan diposisikan berada di luar pemerintahan. Kelebihannya, proses pilkada relatif lebih cepat dan cenderung lebih murah. Sementara kekurangannya, orang-orang yang duduk di DPRD tidak bisa dijamin memiliki integritas untuk memilih calon kepala daerah secara objektif berdasarkan kapabilitas dan kapasitas yang dibutuhkan seorang kepala daerah.
“Dalam banyak kasus, di era pilkada via DPRD, anggota DPRD banyak disuap oleh calon kepala daerah agar mereka terpilih. Kekurangannya yang lain adalah tidak terciptanya akuntabilitas vertikal antara kepala daerah yang bertanggung jawab kepada masyarakat.”
Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini, sependapat. Dugaan terjadinya suap menyuap begitu kental dalam pilkada melalui DPRD. Namun, menurut dia, kritik terbesar terkait pilkada tak langsung karena publik atau rakyat hanya menjadi penonton. Selain itu ada gap antara aspirasi masyarakat terhadap figur kepemimpinan daerah dengan pilihan yang dibuat oleh DPRD.
“Ada disparitas antara aspirasi dan pandangan politik warga dengan keputusan politik yang dibuat oleh DPRD,” ujarnya.
Banyak Mudaratnya
Menurut Titi, salah satu alasan pilkada digelar secara langsung adalah agar prosesnya transparan dan publik bisa mengawasi dengan baik. “Dulu mengapa kita beralih dari tidak langsung ke langsung salah satunya karena ingin mengatasi politik transaksional dalam ruang gelap pemilihan oleh DPRD,” ujarnya kepada VIVANews, Rabu 27 November 2019.
Pendapat senada disampaikan Jansen Sitindaon. Ketua DPP Partai Demokrat ini mengatakan, salah satu yang menjadi tuntutan reformasi adalah mengembalikan kedaulatan kembali ke tangan rakyat. Salah satunya dengan melakukan pilkada langsung.
“Kalau di zaman Orba tidak ada pilkada langsung. Tidak ada kedaulatan rakyat waktu itu. Padahal yang tertinggi dalam demokrasi adalah kedaulatan rakyat,” ujarnya kepada VIVAnews, Jumat 29 November 2019.
Menurut dia, salah satu dampak negatif dari pemilihan kepala daerah melalui DPRD adalah rakyat tidak bisa menyalurkan suaranya. “Rakyat tidak bisa memilih siapa yang akan jadi pemimpinnya,” ujarnya menambahkan.
