Koalisi: Tak Disukai Tapi Perlu

Terlepas dari ironi seperti itu, kenyataan yang harus dihadapi sekarang adalah keniscayaan untuk menggumpalkan, atau mengumpulkan, dukungan: koalisi boleh saja tidak disukai oleh semua pihak, tetapi ia tetap diperlukan, baik dalam memungkinkan berjalannya pemerintahan yang efektif, maupun dalam pengajuan dan pemilihan presiden dan wakilnya. 

Dalam hal yang terakhir ini, mengenai pemilihan capres dan cawapres, prasyarat 25 persen suara nasional jelas tidak mampu dipenuhi, bahkan oleh PDIP yang meraih perolehan suara tertinggi. Karena itu yang dikejar sekarang adalah pemenuhan prasyarat lainnya, yaitu 112 kursi parlemen. Kita masih harus menunggu penghitungan suara yang sekarang sedang berlangsung ketat di berbagai daerah untuk melihat apakah PDIP dan Golkar mampu mencapai atau melampaui angka keramat tersebut.

Partai-partai lainnya sudah pasti tidak akan mencapainya, termasuk Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan PKB yang berada di urutan 5 besar. Mereka harus membangun koalisi, mengumpulkan jumlah kursi yang memadai, agar bisa menjadi peserta dalam pemilu presiden pada 9 Juli nanti. Kalau tidak, mereka hanya akan menjadi penonton di pinggir lapangan.

Adapun mengenai PDIP dan Golkar yang berada di dua urutan teratas, kemungkinan koalisi juga agak muskil untuk dihindari. Esensi pemilu adalah pencarian atau pelebaran dukungan seluas-luasnya bagi capres dan cawapres mereka. Kuning, merah, biru, hijau, putih, jingga: apapun warnanya, Sang Kandidat pasti akan menyambut dengan tangan terbuka jika tambahan dukungan mereka mampu menaikkan elektibilitas yang dibutuhkan untuk memenangkan pilpres mendatang.

Jadi untuk memperbesar kemungkinan suara dan menjamin kemenangan dalam pilpres, koalisi adalah sebuah hal yang dibutuhkan oleh siapa pun.

Setelah menang dalam pilpres, koalisi tersebut bukan lagi sebuah kebutuhan, tetapi menjadi sebuah keniscayaan. Sang Pemenang harus menghitung dengan teliti berapa besar dukungan kursi yang dibutuhkan dalam parlemen untuk memastikan bahwa pemerintahannya mampu berjalan efektif. Ia tidak bisa bertindak sendiri, semuanya saja. Karl Marx pernah berkata bahwa manusia memang membuat sejarah, tetapi dia tidak bisa membuatnya seenaknya sendiri. Diterapkan dalam sistem politik Indonesia, ungkapan itu bisa berbunyi: Sang Pemenang Pilpres bisa saja menang besar, namun dalam memerintah, dia akan menjadi tokoh yang naif jika beranggapan bahwa elektibilitas yang tinggi sama dengan kekuasaan yang dominan dalam menelurkan kebijakan. 

Halaman Selanjutnya