Sumber :
impeachment
), maka dukungan parlemen menentukan jatuh atau bertahannya presiden.
Jadi bagi saya, tuntutan pembentukan kabinet ahli non-partai adalah sebuah non-starter, harapan yang akan kandas sebelum matahari terbit. Soalnya bukan baik atau buruk, tetapi mungkin atau tidak mungkin. Dan dalam politik, kita berbicara soal kemungkinan, bukan keharusan normatif yang digagas tanpa peduli pada fakta dan aturan yang ada.
Pertanyaan terpenting di sini adalah: koalisi yang bagaimana? Seberapa besar persisnya koalisi yang mendekati harapan kita akan sebuah pemerintahan yang ideal?
Jawabannya tergantung pada kadar resiko yang sanggup ditoleransi oleh presiden baru kita. Jika sekedar ingin bertahan untuk tidak dijatuhkan di tengah masa jabatannya, maka yang dibutuhkan adalah kumpulan 1/3 plus 1 kursi di parlemen, sebab proses pemakzulan hanya bisa terjadi dengan persetujuan 2/3 anggota DPR.
Namun tentu saja kalau hanya di dukung oleh 1/3 plus 1 kursi di DPR, pemerintahan eksekutif tidak mungkin bisa efektif. Akan terlalu banyak gejolak dalam hubungan antara presiden dan parlemen yang akan berakhir dengan kebuntuan, deadlock.
Bisa saja presiden mendapat dukungan lebih besar dari 1/3 plus 1 namun lebih kecil dari setengah jumlah kursi DPR. Ini berarti presiden menjalankan pemerintahan minoritas, karena hanya didukung oleh minoritas anggota parlemen. Dalam beberapa kasus di Eropa Barat, pemerintahan minoritas memang bisa berjalan beberapa lama. Tapi umumnya pemerintahan minoritas, dalam konteks sistem parlementer Eropa Barat, tidak bersifat stabil, serta dalam menjalankan kebijakan selalu berhadapan dengan tembok yang terlalu membatasi gerakan pimpinan lembaga eksekutif.
Di Amerika Serikat, dengan sistem presidensial yang mirip dengan sistem kita, pemerintahan minoritas kerap terbentuk. Hal ini, misalnya, terjadi tahun lalu, dalam masa pemerintahan Presiden Obama yang kedua. Salah satu aspek negatifnya bisa dilihat pada perundingan soal anggaran pemerintah: pada ujungnya terjadi government shutdown selama dua minggu di akhir tahun lalu, yang merugikan negara dalam jumlah besar.
Karena itu, sebagai besar ahli ilmu politik tetap menganjurkan perlunya dukungan minimal 50 persen plus 1 di parlemen agar pemerintahan bisa berjalan dengan efektif. Bahkan jika perlu ada sedikit tambahan lagi sebagai bantalan,
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
testing 1
Pertanyaan terpenting di sini adalah: koalisi yang bagaimana? Seberapa besar persisnya koalisi yang mendekati harapan kita akan sebuah pemerintahan yang ideal?
Jawabannya tergantung pada kadar resiko yang sanggup ditoleransi oleh presiden baru kita. Jika sekedar ingin bertahan untuk tidak dijatuhkan di tengah masa jabatannya, maka yang dibutuhkan adalah kumpulan 1/3 plus 1 kursi di parlemen, sebab proses pemakzulan hanya bisa terjadi dengan persetujuan 2/3 anggota DPR.
Namun tentu saja kalau hanya di dukung oleh 1/3 plus 1 kursi di DPR, pemerintahan eksekutif tidak mungkin bisa efektif. Akan terlalu banyak gejolak dalam hubungan antara presiden dan parlemen yang akan berakhir dengan kebuntuan, deadlock.
Bisa saja presiden mendapat dukungan lebih besar dari 1/3 plus 1 namun lebih kecil dari setengah jumlah kursi DPR. Ini berarti presiden menjalankan pemerintahan minoritas, karena hanya didukung oleh minoritas anggota parlemen. Dalam beberapa kasus di Eropa Barat, pemerintahan minoritas memang bisa berjalan beberapa lama. Tapi umumnya pemerintahan minoritas, dalam konteks sistem parlementer Eropa Barat, tidak bersifat stabil, serta dalam menjalankan kebijakan selalu berhadapan dengan tembok yang terlalu membatasi gerakan pimpinan lembaga eksekutif.
Di Amerika Serikat, dengan sistem presidensial yang mirip dengan sistem kita, pemerintahan minoritas kerap terbentuk. Hal ini, misalnya, terjadi tahun lalu, dalam masa pemerintahan Presiden Obama yang kedua. Salah satu aspek negatifnya bisa dilihat pada perundingan soal anggaran pemerintah: pada ujungnya terjadi government shutdown selama dua minggu di akhir tahun lalu, yang merugikan negara dalam jumlah besar.
Karena itu, sebagai besar ahli ilmu politik tetap menganjurkan perlunya dukungan minimal 50 persen plus 1 di parlemen agar pemerintahan bisa berjalan dengan efektif. Bahkan jika perlu ada sedikit tambahan lagi sebagai bantalan,
Halaman Selanjutnya
cushion
