Asosiasi: Kasus Penyerangan Brutal terhadap Bus Kerap Diabaikan

Sekawanan Pengamen Rusak Bus Primajasa
Sumber :
  • Instagram @warga.jakbar

Jakarta, VIVA – Baru-baru ini terdapat video viral di media sosial yang menunjukkan aksi brutal dari sejumlah pengamen terhadap bus primajasa di Tangerang, Banten.

Menanti Spin Off BTN Syariah, Pengamat: Bisa Dominasi Perbankan Syariah Nasional

Dikutip dari laman Instagram @gerandonx.id, bus primajasa tersebut merupakan jurusan Kampung Rambutan - Balaraja.

Peristiwa bermula dari seorang pengamen yang merasa tidak terima karena tidak diizinkan untuk bernyanyi di dalam bus.

Bank Victoria Syariah Bakal Gelar RUPSLB Bulan Ini Sebelum Spin-Off UUS BTN

Terlihat dalam video, pengamen tersebut pun langsung memberi tahu teman-temannya dan langsung merusak bagian luar bus hingga memecahkan kaca pintu.

Pernyataan Resmi Persib Bandung Terkait Insiden Kecelakaaan Bus Tim di Thailand

Parahnya, pengamen tersebut pun juga berusaha memasuki bus.

Sejumlah penumpang terdengar berteriak panik karena kejadian ini dan sopir bus tersebut langsung menancap gas agar bisa terbebas dari aksi brutal pengamen.

Menanggapi peristiwa ini, Ketua Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI), Kurnia Lesani Adnan, menyayangkan lemahnya kehadiran aparat hukum di lapangan.

"Ini kan fakta ketidakhadiran penegak hukum di lapangan. Pengamen dan pedagang asongan ini hal yang meresahkan di lapangan, mengganggu kenyamanan penumpang," kata Lesani, saat dihubungi VIVA.

Ia juga menambahkan bahwa pelaporan terkait kasus tersebut kepada aparat sering kali tidak membuahkan hasil.

"Lapor pun ke aparat setempat, enggak ada tindakan. Yang kami lakukan, kami minta mereka mengerti untuk tidak naik ke dalam bus. Banyak pengamen atau pedagang asongan yang paham. Kalau yang tidak paham, ya seperti inilah contohnya. Hukum rimba yang berlaku," jelasnya.

Ia pun menilai bahwa seharusnya ada langkah nyata dari pemerintah untuk menangani persoalan ini secara sistematis dan berkelanjutan.

"Harusnya ada (yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi hal ini), tapi sayangnya tidak adanya pengawasan yang tegas dan konsisten di lapangan," pungkasnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya