KPK Cokok Jaksa Korup Patut Didukung
- ANTARA FOTO/Reno Esnir
"Kalau konkritnya, KPK buktikan ke publik tidak hanya menangkap jaksa yang mengkhianati rakyat. Kalau kemudian ada anggota Polri, ya harus tidak tebang pilih," tutur Tri.
Seperti diketahui, lima pimpinan KPK saat ini tidak ada yang dari unsur jaksa. Menurutnya, kecurigaan publik ini hanya bisa terjawab setelah periode jabatan Agus Rahardjo selesai. "Kalau sinyalmen sampai akhir periode mungkin publik akan berpikir demikian," kata Tri.
Terlepas dari itu, untuk jangka waktu dekat, Tri juga mendesak Presiden Joko Widodo membuat konkrit wacana revolusi mental, dengan mempraktikannya di lembaga penegak hukum.
Pasalnya, sejak dulu penegak hukum selalu mendapatkan nilai yang rendah dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK), tapi tak juga menunjukan adanya perbaikan signifikan. "Presiden juga mesti memperbaiki mental aparat hukum," terang Tri.
Dalam peluncuran IPK yang dikeluarkan Transparency International (TI) pada 27 Januari 2016 lalu, poin Indonesia naik dari 34 menjadi 36, dan menempati urutan 88 dari 168 negara yang diukur.
Menurut Transparency International Indonesia, posisi ini menunjukkan konsistensi Indonesia dalam pemberantasan korupsi, namun terhambat oleh masih tingginya korupsi di sektor penegakan hukum dan politik. (ren)
Kasus Suap Kajari Pamekasan, Kejagung Panggil Kajati Jatim
Kajati semestinya bertanggung jawab atas jajaran di bawahnya.
