Menunggu G20 Sikapi Panama Papers

VIVA.co.id – Menteri Keuangan (Menkeu), Bambang Brodjonegoro dijadwalkan akan memimpin delegasi Indonesia untuk menghadiri rangkaian pertemuan musim semi Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia (IMF-World Bank Spring Meetings) di Washington DC, Amerika  (AS) pada 12 sampai 18 April 2016.

Baca Juga

Antara Presidensi Indonesia, Perang Rusia-Ukraina dan Geopolitik G20

Kehadiran Menkeu Bambang sebagai chair development committe (CDC) sendiri merupakan kali pertama dalam sejarah posisi tersebut dijabat oleh warga negara Indonesia, yang dipilih berdasarkan kapasitas individual secara selektif, dari banyak calon kandidat dari negara-negara anggota.
 
Selain memimpin pertemuan DC, Menkeu juga dijadwalkan menghadiri pertemuan para menteri keuangan dan gubernur bank sentral G-20. Pertemuan G-20 sendiri menjadi momentum penting pembahasan berbagai isu perekonomian global, khusus perlambatan pertumbuhan ekonomi global.
 
Agenda pertemuan G-20 yang juga sangat penting, adalah mengenai pembahasan kerja sama memerangi kejahatan perpajakan antarnegara. Dalam hal ini, pada menteri akan membahas kemajuan implementasi base erosion and profit shifting (BEPS), serta pertukaran informasi pajak antar negara secara otomatis atau automatic exchange of tax information (AEOI).
 
Kedua inisiatif G-20 tersebut sangat penting dalam memerangi upaya penggelapan dan penghindaran pajak oleh banyak perusahaan multinasional dan individual yang memanfaatkan tax haven (negara suaka pajak) dan celah hukum di instrumen keuangan oleh pusat keuangan global.

Tax haven menjadi isu utama dunia sejak terbongkarnya skandal Panama Papers yang mengungkapkan data klien firma hukum Mossack Fonseca asal Panama, yang membantu pendirian perusahaan perekayasa bebas pajak (offshore). Dokumen itu membeberkan nama-nama perusahaan, tokoh politik dan masyarakat dunia yang terlibat dalam penggelapan pajak di tax haven.  

Baca Juga

Urgensi Membangun Wadah Literasi di Era Digital

Bambang mengatakan, dalam pertemuan dengan para menteri keuangan, gubernur bank sentral, serta perwakilan negara G-20 tersebut akan membahas berbagai isu perekonomian. Salah satunya adalah terdaftarnya beberapa nama perusahaan dalam Panama Papers. Selain itu juga akan dibahas terkait kerja sama dalam memerangi kejahatan perpajakan antarnegara (cross-border tax crimes).
 
Indonesia sendiri memiliki kepentingan sangat besar dalam kerja sama perpajakan global, mengingat program pemerintah saat ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Ada inisiatif negara-negara perwakilan G-20 untuk memerangi upaya penggelapan pajak di tax haven.
 
"Inisiatif G-20 tersebut sangat penting dalam memerangi upaya penggelapan dan penghindaran  pajak oleh perusahaan multinasional dan individual memanfaatkan tax haven. Panama Papers akan berpengaruh juga di pembahasan," kata Bambang di Jakarta, Senin 11 April 2016.

Halaman Selanjutnya

Belajar dari Negeri Paman Sam