Kontroversi Wiranto Jadi Menteri

 

Hendardi menjelaskan, posisi Wiranto sebagai menteri koordinator akan menaungi kinerja lembaga negara yang bergerak di bidang politik, hukum, dan keamanan. Dia khawatir kehadirannya dalam kabinet hanya akan mempertebal impunitas pelanggar HAM, karena sulit bagi Wiranto memprakarsai penuntasan pelanggaran HAM berat, sementara dirinya diduga terkait dengan berbagai peristiwa itu.

 

Hal senada juga diungkapkan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras. Mereka memprotes penunjukan Wiranto karena selain terkait kasus pelanggaran HAM, saat ini juga masih menjabat sebagai Ketua Umum Partai Hanura.

 

"Seharusnya ini jadi filter sederhana. Agar tidak menempatkan Wiranto dalam jajaran menteri," kata Koordinator KontraS Haris Azhar dalam keterangannya, Rabu, 27 Juli 2016.

 

"Di mana letak profesionalitas, jika Jokowi sukarela memilih nama Wiranto sebagai pucuk menteri strategis Kabinet Kerja kali ini?" tanya Haris.

 

Namun karena terlanjur terpilih, KontraS tetap berharap, Wiranto akan bisa memproses para pihak pelanggar HAM untuk dihukum sesuai norma yang berlaku. "Negara harus dan tetap bertanggung jawab membawa dan berpihak kepada keadilan, memulihkan mereka yang dicabut haknya, terkena stigma," tegas Haris.

 

 

Menanggapi derasnya kecaman para pegiat HAM itu, Wiranto tetap tenang. Bagi pria kelahiran Yogyakarta ini 96 tahun silam, kritikan dan kecaman demikian sudah biasa dia dengar. "Itu biasa, itu biasa. Setiap menjabat apapun, bahkan mencalonkan diri pun selalu ada letupan-letupan itu," ungkap Wiranto di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis, 28 Juli 2016.

 

Namun dia meminta para pihak itu menyokong ucapan mereka dengan menunjukkan bukti, dan tak sekedar melempar isu. Wiranto menuntut namanya tak dicemarkan secara serampangan. "Isu-isu HAM mengenai saya. Saya mengharapkan harus jelas locus (tempat) dan tempus (waktu) delicti-nya (kejadian). Dimana dan kapan, dan dimana keterlibatan saya. Saya akan jelaskan satu persatu," tegas Wiranto.

 

Sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, lulusan Akademi Militer tahun 68 ini juga mengaku siap menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. Namun, kata Wiranto, penyelesaian itu tetap bersyarat. "Saya akan lanjutkan menyelesaikan masalah HAM secara adil, transparan serta bermartabat. Asal jangan merugikan kepentingan nasional. Kepentingan nasional nomor satu, tetap," lanjutnya.