Kontroversi Wiranto Jadi Menteri

 

Menurut Wiranto, langkah penyelesaian itu bahkan telah disusun secara bertahap, berdasarkan arahan pendahulunya yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan. 

 

"Pak Luhut sudah melakukan langkah-langkah untuk bagaimana menyelesaikan masalah HAM di masa lalu," kata Wiranto.

 

Diketahui, pada era Luhut, ada dua kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang menjadi fokus pemerintah, yakni kasus pelanggaran HAM berat 1965, dan kasus di Papua - Papua Barat.

 

Untuk menyelesaian kasus pelanggaran HAM berat 1965, digelar dua simposium. Pertama, Simposium Nasional membedah tragedi 1965 yang menghasilkan berbagai tuntutan, usulan dan rekomendasi. Salah satunya menyatakan negara harus mengakui telah melakukan kekerasan di masa lalu dalam peristiwa itu.

 

Kemudian Simposium Nasional yang digelar purnawirawan TNI dengan tema 'Mengamankan Pancasila dari Ancaman PKI dan Ideologi Lain'. Simposium yang terakhir menghasilkan sembilan butir rekomendasi kepada pemerintah.

 

Rekomendasi itu pada intinya meminta PKI meminta maaf atas pemberontakan yang mereka lakukan, meminta masyarakat tidak lagi mengungkit sejarah pemberontakan di masa lalu itu, dan menguatkan materi Pancasila dalam kurikulum pendidikan.

 

Sedangkan untuk penyelesaian tiga kasus pelanggaran HAM berat di Papua dan Papua Barat, yakni kasus Wasior (2001), Wamena (2003), dan Paniai (2014). Pemerintah pada Mei lalu telah membentuk tim terpadu penanganan dugaan pelanggaran HAM di Provinsi Papua dan Papua Barat.

 

Sementara terkait jabatan Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat, Wiranto melepas jabatannya sebagai Ketua Umum DPP Partai Hanura. "Saya nonaktif dari posisi kepartaian. Jadi, diserahkan ke ketua yang lain. Nanti, ada rilisnya khusus," kata Wiranto di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 28 Juli 2016.

 

Wiranto juga menepis keraguan banyak pihak yang menyebut latar belakangnya itu membuatnya tak pantas menjabat sebagai pejabat publik. Dia yakin, saat memilih seorang menteri, Presiden Joko Widodo tak sembarangan menunjuk hidung. Banyak pertimbangan yang sudah dibuat dalam memberikan kepercayaan pada seseorang menduduki posisi strategis di negara.

 

"Presiden pasti memiliki pemahaman akan pengalaman masing-masing pejabat, termasuk saya. Track record-nya jelas, dan pertimbangan itu Presiden kemudian mengangkat para menteri termasuk saya," ungkapnya.