Pantaskah Arcandra Jadi Menteri Lagi?
- ANTARA/Yudhi Mahatma
Dia memahami langkah Menteri Yasonna yang mengistimewakan Arcandra karena negara membutuhkan tenaga dan pikirannya, terutama untuk mengurus persoalan energi di Indonesia. Pemerintah memanfaatkan celah hukum sehingga tak sampai melanggar konstitusi.
Ruhut Sitompul, anggota Komisi III DPR RI, terang-terangan mendukung jika Presiden mengamanatkan lagi jabatan Menteri ESDM kepada Arcandra. Dia mengakui kapasitas Arcandra dalam bidang perminyakan, terutama offshore (pengeboran minyak dan gas lepas pantai) dan onshore (pembangunan kilang minyak darat). Negara sangat membutuhkan kemampuannnya.
“Apa pun, Arcandra itu aset kita (Indonesia), lho. Kalau aku Presiden, jujur aku angkat kembali (sebagai menteri),” kata Ruhut kepada wartawan saat menemui Pelaksana Tugas Menteri ESDM, Luhut Binsar Pandjaitan, di Jakarta pada Rabu, 7 September 2016.
Jebakan
Maka, sebagian kalangan menilai rumor tentang Arcandra bakal diangkat lagi menjadi menteri adalah semacam jebakan bagi Presiden Joko Widodo. Kredibilitas Presiden telah menurun akibat menunjuk warga negara asing sebagai menteri. Presiden beruntung karena segera memberhentikan Arcandra, setelah terkonfirmasi bahwa dia memiliki kewarganegaraan ganda.
Koordinator Konsorsium untuk Transparansi Informasi Publik, Hans Suta Widhya, mengingatkan Presiden agar tak kecolongan untuk kali kedua. Soalnya dia menengarai ada gerakan yang mendorong Arcandra menjadi Menteri ESDM lagi asalkan sudah menjadi warga negara Indonesia.
"Banyak orang-orang yang lebih hebat dari Arcandra, kok. Banyak yang lebih paham ESDM, dan lebih paham finansial. Makanya saya curiga: jangan-jangan gerakan mewacanakan Arcandra masuk ke kabinet lagi hanya untuk merusak reputasi Jokowi," ujar Hans melalui keterangan tertulisnya pada Senin, 5 September 2016.
Menurut Hans, sebaiknya Jokowi secara independen memilih Menteri ESDM yang lebih kompeten, lebih nasionalis, lebih setia kepada Indonesia, dan tidak menjadi beban politik bagi bangsa. Apalagi tokoh seperti itu cukup banyak, tak hanya Arcandra.
Pengamat politik pada Universitas Jayabaya Jakarta, Igor Dirgantara, berpendapat bahwa perkara Arcandra bukan lagi semata menjadi perhatian kalangan politikus, melainkan juga publik awam. Masyarakat mengerti betapa nasionalisme itu menjadi utama bagi seorang pejabat penyelenggara negara, termasuk menteri. Publik pasti memprotes andai Presiden menunjuk lagi Arcandra sebagai menteri.
