Nekatnya Kapolsek Kembangan Berpesta di Tengah Pandemi Corona
VIVA – Viral pesta pernikahan mewah Kapolsek Kembangan, Jakarta Barat, Komisaris Polisi Fahrul Sudiana, di tengah pandemi corona covid-19. Pernikahan ini berjalan lancar hingga selesai, padahal pesta pernikahan masyarakat ramai dibubarkan kepolisian.
Pesta ini digelar pada 22 Maret 2020. Diketahui Kepolsek tersebut telah menyebar undangan pernikahan dua bulan sebelum resepsi digelar.
Pesta mewah tersebut jelas melanggar Maklumat Kapolri Jenderal Polisi Idham Aziz yang diterbitkan pada 19 Maret 2020. Kapolsek tersebut pun diperiksa propam.
Lebih lanjut, Fahrul harus menerima keputusan mutasi jabatan ke Polda Metro Jaya sebagai analis kebijakan. Pemberitaan seputar pernikahan Kapolsek Kembangan ini menyita perhatian pembaca VIVAnews. Berikut tiga berita seputar hal tersebut:
1. Kapolsek Kembangan sukses gelar pesta pernikahan mewah saat pandemi corona
Pernikahan di sebuah hotel mewah menjadi sorotan lantaran digelar saat wabah virus corona atau covid-19. Pernikahan tersebut ternyata hajat dari Kapolsek Kembangan, Jakarta Barat, Komisaris Polisi Fahrul Sudiana. Pesta tersebut kemudian viral di media sosial karena gencarnya polisi membubarkan acara pernikahan, namun acara Fahrul berjalan dengan lancar hingga selesai.
Baca berita selengkapnya di sini
2. Kapolsek Kembangan dimutasi
Kapolsek Kembangan Komisaris Polisi Fahrul Sudiana dimutasi jabatannya lantaran menggelar pernikahan di tengah wabah virus corona atau covid-19. Fahrul dimutasi ke Polda Metro Jaya sebagai analis kebijakan
Baca berita selengkapnya di sini
3. Sebar undangan sejak dua bulan sebelum resepsi
Kapolsek Kembangan Komisaris Polisi Fahrul Sudiana disebut telah menyebar undangan pernikahan dua bulan sebelum acara pernikahannya digelar di Hotel Mulia Senayan, Jakarta. Meski begitu, apa yang dilakukannya tetap melanggar aturan Maklumat Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis
Baca berita selengkapnya di sini
Jumlah Perceraian di Jateng hingga Juli 2025 Tembus 22.468 Kasus
Jumlah kasus perceraian di Jawa Tengah hingga Juli 2025 mencapai angka yang mengkhawatirkan, yaitu 22.468 perkara.
