Jawaban Rieke Diah Pitaloka Soal Gaji dan Tunjangan Bulanan yang Diterima Anggota DPR RI
- ist
VIVA – Anggota DPR RI komisi IX, Rieke Diah Pitaloka blak-blakan terkait dengan gaji dan tunjangan yang diterima oleh anggota DPR RI setiap bulannya. Hal ini diungkap wanita yang dikenal sebagai Oneng saat tamping di podcast milik Denny Sumargo beberapa waktu lalu.
Awalnya, Denny Sumargo sempat bertanya kepada anggota DPR dari fraksi PDIP itu tentang rincian gaji dan tunjangan yang didapat setiap bulannya. Hal ini menyusul dengan polemik di masyarakat terkait tunjangan rumah dinas anggota dewan yang mencapai Rp 50 juta sebulan.
“Anggota DPR dapat aja?,” tanya Denny Sumargo dikutip dari Podcast miliknya, Minggu 7 September 2025.
“Gaji,” jawab Rieke Diah Pitaloka.
Ketika ditanya lebih lanjut, jumlah gaji pokok bulan yang diterima oleh anggota DPR RI wanita tersebut enggan untuk merinci lebih lanjut. Dia hanya meminta Denny Sumargo untuk mencari informasi di mesin pencarian alias Google. Sebab sudah banyak data yang terpublikasi soal gaji bulanan anggota dewan di Google.
“4, sekian,” tanya Denny Sumargo.
“Adalah itu tinggal di googling,” kata Rieke Diah Pitaloka.
Selain gaji pokok, Rieke Diah Pitaloka juga megungkap tentang tujangan yang diterima anggota DPR RI. Salah satu tunjangannya termasuk tunjangan rumah dinas sebesar Rp 50 juta per bulan yang kini menjadi polemik di masyarakat.
“Gaji, tunjangan rumah yang paling rame paling gede kan tunjangan rumah Rp 50 juta per bulan,” kata Rieke Diah Pitaloka.
Namun, ketika ditanya berapa total keseluruhan gaji dan tunjangan yang diterima anggota DPR RI setiap bulan, Rieke justru mengaku tidak tahu secara detail. Menurutnya, selama empat periode menjadi anggota dewan, ia hanya melihat semua yang diterima itu sebagai sesuatu yang relatif.
“Aku nggak tau, aku kan empat periode ya jadi menurutku relatif. Buat aku balikin aja gaji dan tunjangan yang lama. Proposional aja, maaf ya teman-teman DPR,” jelasnya.
Di sisi lain, terkait dengan respin pemerintah yang baru-baru ini memutuskan untuk menghentikan tunjangan rumah Rieke ikut mendukungnya. Hal ini disebutnya sebagai bentuk respon atas tuntutan rakyat yang belakangan semakin vokal mengkritisi besarnya fasilitas dewan.
“Kalau mau dihapus ya hapus aja,” tegas Rieke.
